Batam Bakal Kehilangan 30% Investor Asing

BATAM akan kehilangan 30% investor asing. Hal itu diungkapkan oleh Staf Ahli menteri dalam negeri sekaligus Plt Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nuryanto ditemui usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (18/2) malam.

"Faktanya sudah ada yang ingin masuk dalam antrian, ada juga yang merasa enggak kompetitif sehingga ingin keluar, sekitar 30% ingin keluar," jelasnya. Indonesia tidak kompetitif karena ada negara-negara lain yang memiliki manajemen yang lebih baik.

Investor yang berniat hengkang tersebut dikatakan berasal dari industri otomotif, elektronik, dan lain sebagainya. Tawaran untuk berinvestasi sendiri lebih menarik dari Malaysia dan Vietnam.

Sementara investor yang berniat masuk akan didominasi oleh Tiongkok. Akan tetapi itu terganjal dengan persoalan lahan yang sulit didapat.

"Tapi yang paling memengaruhi demo-demo buruh," tambah Nur. Oleh sebab itu pemerintah sedang berusaha membenahi manajemen dan kewenangan di Batam.

Untuk persoalan dualisme otoritas, pemerintah berencana membuat skema dua dewa yakni dewan kawasan dan dewan nasional untuk mengurus investasi di Batam. Dalam masa transisi ini akan diterbitkan Keputusan Presiden untuk dewan nasional dan Peraturan Pemerintah untuk dewan kawasan.

Saat ini ada 12 kawasan Free Trade Zone dan Kawasan Ekonomi Khusus di Batam. "Yang jelas ada pemerintah kota Batam jadi wajib punya wilayah di itu, ada FTZ, KEK, dan ada dewannya, dewannya di provinsi ada, di nasional ada," tegasnya.

Penyelesaian manajemen otoritas itu relatif bisa per bulan atau dua bulan bahkan hingga setahun tergantung perkembangan. Dengan demikian ada peluang Badan Pengusahaan Batam sudah tidak terpakai lagi.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan pemerintah pusat masih optimis. "Ya nanti kita lihat saja pokoknya investasi di Batam tidak akan berubah dibanding sebelum-sebelumnya," katanya.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution enggan mengungkapkan rencana pembenahan manajemen untuk Batam. Menurutnya penjelasan lebih lengkap akan disampaikan minggu depan. (OL-1)