Realisasi Penerimaan Negara Baru 5,2 Persen dari Target

MENTERI Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan penerimaan negara baru mencapai Rp94,9 triliun per 5 Februari. Angka tersebut setara dengan 5,2 persen dari target penerimaan Rp1.822,5 triliun pada APBN 2016.

Sumber penerimaan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp78,8 triliun dan PNBP sebesar Rp16,1 triliun.

Realisasi penerimaan tersebut lebih rendah ketimbang pencapaian pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp103,3 triliun. Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp90,3 triliun dan PNBP Rp13 triliun per Februari 2015.

"Memang ada sedikit penurunan, tapi nanti penerimaan pajak dan bea cukai akan tercover di bulan Maret. Penyerahan SPT Pajak dan pembelian pita cukai kebanyakan dilakukan pada bulan Maret," kata Bambang saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di kompleks parlemen, Rabu (17/2).

Dari keseluruhan penerimaan perpajakan, komponen pajak penghasilan (PPh) migas menyumbang penerimaan sebesar Rp2,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 6,8 persen dari target PPh Migas di dalam postur penerimaan APBN 2016 sebesar Rp41,4 triliun. Lebih rendah dibanding realisasi pada pencapaian di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 5 triliun atau sebesar 10,1 persen dari target.

Realisasi pajak non migas tercatat baru mencapai Rp70,5 triliun atau 5,7 persen dari target Rp1.318,7 triliun. Realisasi tersebut turut melambat dibanding tahun lalu yang telah menembus angka Rp73,2 triliun.

Penerimaan bea dan cukai terhimpun Rp5,4 triliun atau 2,8 persen dari target sebesar Rp186,5 triliun. Penerimaan terbesar disumbang cukai dengan nilai Rp1,9 triliun. Sementara realisasi komponen bea masuk dan bea keluar tercatat sebesar Rp3,3 triliun dan Rp200 miliar.

Bambang mengatakan belanja negara melebihi porsi penerimaan. Belanja negara telah mencapai angka Rp164,9 triliun. Penyaluran dana desa dan transfer daerah menyumbang porsi terbesar belanja negara, yaitu Rp100 triliun.

Sementara belanja Kementerian Lembaga tercatat sebesara Rp27,8 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga Rp37 triliun. "Jadi sementara defisit Rp70 triliun, atau 0,55 persen dari PDB," ujar dia. (OL-2)