Pemerintah Siap Ajukan APBN-P 2016

ASUMSI makro dan postur APBN kini tidak lagi begitu relevan dengan kondisi perekonomian. Sejumlah indikator perekonomian seperti kurs rupiah dan harga minyak dunia telah mengalami pergeseran nilai ke bawah.

Imbasnya, sejumlah target penerimaan akan turut mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kondisi seperti itu akhirnya membuat pemerintah harus mulai menyusun APBNP 2016.

"Bisa kami sampaikan pada saat ini bahwa pemerintah akan mengajukan APBN-P 2016," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Jakarta, Rabu (17/2).

Bambang mengungkapkan sejumlah perubahan yang akan diajukan pemerintah kepada parlemen di antaranya asumsi harga minyak dan kurs rupiah. "Tapi perubahan paling kritikal itu terjadi pada di harga minyak yang berpengaruh terhadap penurunan penerimaan migas, PNBP Migas dan PPh Migas. Kalau harga minyaknyanya sampai 30 dolar AS, mungkin bisa turun Rp 90 triliun penerimaannya," ujar Bambang.

Dalam asumsi makro APBN 2016, pemerintah memasang asumsi harga minyak sebesar 50 dolar AS per barel. Saat ini, harga minyak dunia telah berada di kisaran 30 dolar AS per barel. “Sehingga kita harus memperbaiki asumsi kami, perkiraannya antara 30-40 dolar AS per barel. Tapi kami lihat perkembangannya nanti mendekati APBN-P,” ujar dia.

Begitu juga dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Bambang menyampaikan perkiraan kurs rupiah akan mengalami penguatan dibanding nilai yang disepakati dalam APBN 2016 yaitu Rp13.900 per dolar AS. “Tetapi apakah turunnya ke Rp 13.500 atau lebih ke bawah lagi masih akan kita lihat," jelasnya.

Kendati demikian, pemerintah akan tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro. “Kita lihat outlooknya masih sekitar 5,2-5,5 persen. Masih sejalan dengan asumsi,” ujar Bambang.

Pemerintah juga memastikan akan merevisi postur penerimaan dan belanja dalam APBN. APBN 2016 mematok target penerimaan sebesar Rp 1.822,5 triliun. Sebagian besar dari target penerimaan tersebut merupakan target penerimaan perpajakan.

“Pengajuan APBNP akan kami sinkronkan dengan UU pengampunan pajak, harus disetujui dulu baru bisa melihat berapa potensi pajak yang masuk. Itu akan menjadi dasar bagi kami untuk menyusun target penerimaan,” ujar dia. (OL-2)