Bunga Kredit Didorong Turun Hingga 7%

UNTUK mengakselerasi pembangunan pemerintah mendorong penurunan suku bunga dasar kredit hingga kisaran 7%-7,5%. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, hal tersebut akan direalisasikan pada akhir 2016.

"Akhir tahun ini Insya Allah semua bunga (komersil) 7%-7,5%, tidak boleh dari itu," ujar JK saat membuka acara Indonesia Property Expo 2016 di Jakarta, Sabtu (13/2).

JK mengatakan, tidak ada negara yang maju dengan suku bunga yang tinggi. Oleh karenanya, pemerintah akan berupaya mewujudkan hal tersebut. Salah satu upaya yang sudah digagas ialah penurunan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 22% menjadi 9%. Dengan begitu, suku bunga komersil lain akan mengikuti.

Di sisi lain, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong bank-bank BUMN menurunkan suku bunga kreditnya ke kisaran satu digit. Hal ini sebagai upaya mendorong bank-bank swasta melakukan hal yang sama.

Sekedar gambaran, berdasarkan data Bank Indonesia per akhir Desember 2015, bunga kredit korporasi Bank Mandiri sebesar 10,50% dan kredit mikronya 19,25% sementara BRI sebesar 10,75% dan 19,25%. Adapun untuk bank swasta seperti Bank CIMB Niaga sebesar 11,50% dan 19,75% sedangkan Bank Danamon Indonesia 12,10% dan 20,49%.

"Kita sudah mengalami keburukan kebijakan dengan cara bunga tinggi. Semua itu justru menguntungkan asing, tidak menguntungkan bangsa ini," katanya.

JK menambahkan, suku bunga yang bersaing juga bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di bidang properti. Sektor perumahan bisa menjadi pasar sekaligus investasi yang baik. Sekaligus memperbesar peluang masyarakat untuk bisa mendapatkan rumah dengan harga yang terjangkau.

Kondisi tersebut akan membantu pemerintah untuk mengatasi kesenjangan yang menurut JK sudah tergolong "lampu kuning." Salah satu penyebab kesenjangan ialah masyarakat kurang mampu tidak mendapatkan akses perumahan yang baik. Hal ini tergambar di perkotaan di mana angka gini rasionya naik dari 0,43 pada September 2014 menjadi 0,47 pada periode yang sama 2015.

"Apabila perumahan tidak dikelola dengan baik, bukan hanya soal perumahannya tapi juga soal kesehatan juga menjadi masalah, soal sosial masyarakat," tuturnya.

Oleh karenanya, JK meminta berbagai pihak seperti BUMN, swasta dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menyediakan kebutuhan dasar seperti perumahan. Sebab, kebutuhan pokok merupakan pangkal dari masalah-masalah mendasar dalam kehidupan masyarakat.

"Sehingga terciptalah masyarakat yang adil dan makmur. Semua harus bertanggung jawab itu, kita harus memberikan yang baik bagi masyarakat," ucapnya.

Direktur Utama Bank Tabungan Negara Maryono mengatakan, BTN mendukung upaya pemerintah dalam mendorong penurunan suku bunga kredit. Tentunya hal tersebut dikoordinasikan bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Sosial, dan bank-bank lainnya.

"Ini adalah suatu kesepakatan bersama. Saya kira ini yang harus kita jalankan sebagai program pemerintah," tuturnya.

BTN sendiri juga berkomitmen untuk menyukseskan program sejuta rumah. Oleh karenanya, perseroan akan menyisir golongan masyarakat yang sumber pendapatannya dari sektor informal. Untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sejak 2010 sudah direalisasikan rumah mencapai 442.691 unit dengan total kredit lebih dari Rp34 triliun. Khusus FLPP 2015 sudah terealisasi 125.337 unit dengan kredit mencapai Rp13 triliun. (OL-1)