Enggan Bicara PHK, Pemerintah Paparkan Potensi Tenaga Kerja

KABAR banyaknya industri yang melakukan pemutusan hubungan kerja akibat perlambatan ekonomi semakin merebak. Setelah industri otomotif yang mulai ditinggalkan oleh Ford, industri elektronik dengan merek ternama seperti Panasonic dan Toshiba mulai beralih fokus bisnis. Tersiar kabar industri farmasi juga akan melakukan PHK.

Dalam siaran resmi KSPI, Selasa (9/2), disebutkan buruh farmasi PT Novartis melakukan PHK terhadap 100 orang, PT Sandoz 200 orang, PT Sanopi Aventis lima orang yang akan berkembang jadi 100 orang. Ketua Umum KSPI Said Iqbal mengatakan PT Merck, PT Glaxo, dan PT Jhonson and Jhonson juga akan melakukan PHK.

"Alasan PHK adalah karena perusahaan mengurangi kapasitas produksi," ungkap Said.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah yang melakukan rapat koordinasi tentang tenaga kerja di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, enggan bicara.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri malah mengatakan berbicara PHK seperti bicara kelahiran dan kematian. Kematian memang selalu ada akan tetapi kelahiran lebih banyak dari kematian itu sendiri.

"Artinya pasti ada PHK tapi masih ada industri yang menyerap tenaga kerja, yang lahir lebih banyak lapangan kerja," ungkap Hanif.
Panasonic, menurutnya, sudah mengkonfirmasi bahwa yang ada adalah perpindahan tenaga kerja dari Pasuruan dan Cikarang ke Bogor.

Sementara Chevron masih dalam proses bipartite untuk menemukan formulasi efisiensi yang terbaik. Pemerintah sendiri berharap tidak ada PHK, kalaupun ada PHK mesti didiskusikan dengan serikat pekerja setempat dan diberikan hak sesuai dengan surat pemutusan.

"Kemudian tahap selanjutnya, bagi pekerja yang kena PHK, maka pemerintah menyiapkan program-program bumper-nya, misalkan diberikan pelatihan supaya bisa masuk ke perusahaan lain," jelasnya.

Hal itu karena tenaga kerja Indonesia masih banyak yang di bawah lulusan SMA.

Hanif pun menyebutkan potensi kebutuhan tenaga kerja yang masih besar sejak tahun lalu. Dari 184 ribu tenaga kerja yang dibutuhkan baru 21 ribu tenaga kerja yang tersedia.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengungkapkan serapan 21 ribu tenaga kerja itu sejak tahun lalu oleh 40 perusahaan. Untuk 2016, pihaknya masih akan mensinergikan dari tiga kementerian jumlah kebutuhan tenaga kerja yang ada dan ketersediaan balai kerja.

"Karena faktanya, ada dua malah, di mana ada gap antara kebutuhan spesifikasi dengan ketersediaan SDM dengan keterampilan yang dibutuhan, jadi ada yang tidak memenuhi persyaratan," sahut Franky.
Lalu kedua ada beberapa daerah yang memang ternyata terjadi rebutan atau tidak sinergi seperti di Jawa Tengah yakni Semarang ada rekrutmen dari Wonogiri, Boyolali, dan Blora dari Cilacap.

"Kita akan usulkan dalam rapat terbatas mengenai pelatihan kerja, sementara anggaran dari kementerian teknis masih tersebar dan masih fokus, sementara belum diselaraskan dengan rencana pembangunan industri ke depan," jelas Franky.

Dia juga telah mendapat konfirmasi bahwa Panasonic akan memindahkan 425 karyawannya dan Toshiba akan menindaklanjuti nasib 360 karyawannya.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengungkapkan pihaknya juga berperan serta dalam fasilitasi penyelesaian masalah investor. Seperti cicilan tagihan listrik yang disinergikan dengan PLN sampai persoalan the bottle necking yang sudah mulai dirampungkan sejak tahun lalu.

"Dari 88 perusahaan eksisting dan mengadu punya masalah, 46 di antaranya sudah selesai tahun lalu," sahut Azhar.

Sementara sisanya, 42 ditambah tujuh yang masuk pada tahun ini akan difasilitasi penyelesaiannya oleh BKPM pada tahun ini.

Menteri Perindustrian Saleh Husin juga menantang pihak yang memberitakan isu PHK ke masyarakat. Dia meminta daftar nama perusahaan dan karyawan yang jelas dari perusahaan bersangkutan agar informasi di masyarakat tidak semakin simpang siur. (OL-4)