Industri Smelter Mulai Diminati Investor

SEJAK UU Minerba No.4/2009 dengan kewajiban mengelola bahan baku di dalam negeri diberlakukan pada 2014, industri hilir dan sumber daya mineral baru menunjukkan perubahan pada awal tahun ini.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani dalam konferensi pers di Kantor Pusat BKPM, Jakarta, Rabu (3/2). Berdasarkan data BKPM, industri hilir dan sumber daya mineral sebagai industri prioritas mendapat komitmen investasi hingga Januari 2016 sebesar Rp59,224 miliar.

Sementara pembangunan smelter itu masuk dalam industri logam dasar, mesin, dan elektronik yang secara keseluruhan mendapat komitmen investasi Rp60 triliun atau 29% dari total komitmen investasi.

"Kalau dilihat negara yang minat investasi tinggi itu Tiongkok dengan lokasi di Kalimantan Barat," ungkap Franky. Porsi smelter di Kalimantan Barat paling banyak untuk bauksit di Bintan.

Industri smelter diakui sangat menarik realisasinya karena tergolong sektor prioritas. Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis mengungkapkan selain bauksit, Tiongkok juga minat investasi nikel di Sulawesi.

"Banyak, memang itulah tujuan kita, kalau yang tembaga belum," sahut Azhar. BKPM akan terus mengawal investasi tersebut dan memfasilitasi jika memang ada permasalahan.

Biasanya masalah yang jadi persoalan masalah lahan. Apalagi smelter menekankan pada kebutuhan bahan baku dan akan terkendala jika IUP tumpang tindih.

"Kan ini persoalan bahan baku, bisa konsesi mereka atau konsesi orang lain kan boleh," tambah Azhar. Tapi untuk konsesi orang lain memiliki tumpang tindih yang banyak akan menyulitkan. (OL-2)