Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Pertanian mencatat terdapat 88 kabupaten, sebagian besar di Indonesia bagian timur, dalam status rentan rawan ketahanan pangan. Akses pangan yang sulit karena minimnya ketersediaan dan harga pangan yang tinggi menjadi penyebab utama.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berkomitmen untuk mengatasi persoalan tersebut dalam kurun 100 hari ke depan.
Ia menyatakan Kementan telah memetakan secara rinci daerah-daerah yang benar-benar rentan. Apakah status rentan menaungi tiap-tiap kabupaten secara menyeluruh atau hanya beberapa desa yang ada di dalam kabupaten-kabupaten.
"Sekarang seluruhnya kita akan coba benahi. Untuk persoalan ini, tentu kita harus mulai pada daerah-daerah yang benar-benar rentan. Karena kalau tidak diasistensi secara serius, mereka bisa berubah menjadi rawan," ujar SYL di Jakarta, kemarin.
Untuk solusi jangka pendek, Kementan bersama beberapa kementerian teknis lainnya akan berupaya menyediakan bahan pangan dalam jumlah besar sehingga stok terjaga dan harga menjadi murah. Dengan demikian, masyarakat di daerah-daerah rentan bisa mendapat akses yang lebih mudah terhadap pangan.
Sumber: Global Food Security Index
Adapun untuk solusi permanen, Kementan akan mengkaji komoditas pangan apa yang bisa menjadi unggulan di tiap-tiap daerah. Dengan melihat kontur tanah, kondisi cuaca, dan berbagai faktor lainnya, setiap daerah pasti memiliki setidaknya satu potensi, baik pertanian, perkebunan atau peternakan, yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan akses pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memuluskan strategi tersebut, SYL memastikan pihaknya akan memaksimalkan peran seluruh pejabat daerah, mulai gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa.
"Mereka harus memiliki tanggung jawab yang jelas atas kehidupan masyarakat masing-masing. Gubernur harus kerja apa, bupati harus apa, camat, kepala daerah, semua harus jelas," tegasnya.
SYL menegaskan bahwa masalah terkait pangan harus benar-benar ditangani secara serius. Pasalnya, itu ialah unsur dasar yang akan memengaruhi hidup seorang manusia.
"Kalau masyarakat bisa makan dengan baik, mereka jadi sehat. Tidak akan ada stunting atau gangguan kesehatan. Kalau sehat, mereka bisa sekolah. Kehidupan akan jadi lebih baik. Maka itu, kalau dari pangan saja sudah tidak beres, tidak beres semua ke sana-sananya," jelas SYL. (Pra/X-10)
Mentan menyampaikan rasa optimis bahwa pembangunan lumbung pangan di Merauke bisa menjadi inisiatif strategis yang dapat memperkuat ketahanan pangan di Indonesia Timur.
PRESIDEN Jokowi didampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau perkebunan kopi di Desa Kambahang, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan optimis bahwa pembangunan pertanian saat ini akan membawa Indonesia kembali mencapai swasembada.
Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengatur kratom di bawah naungan Kementerian Pertanian dengan membentuk korporasi.
UGM dan IPB menghasilkan varietas unggulan, salah satunya benih Gamagora dan IPB 3 Sakti di Provinsi Banten.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), secara nasional, kebutuhan hewan kurban berada pada angka 1,97 juta ekor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved