Kereta Cepat tidak Minta Penjaminan Fiskal

Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bukan berarti menghilangkan konsentrasi pemerintah saat ini untuk membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa. Pemerintah tetap akan memfokuskan anggaran untuk luar Pulau Jawa sesuai dengan prinsip Indonesia sentris yang selalu ditekankan Presiden Joko Widodo.

"Karena itu, (pendanaan) proyek kereta cepat ini tidak ada yang digunakan dari anggaran pemerintah saat ini," kata Menteri BUMN, Rini Soemarno, dalam diskusi Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh November (Ika-ITS) di Jakarta, kemarin.

Ia menegaskan proyek kereta api cepat merupakan sesuatu yang harus dikembangkan bersama-sama karena memiliki banyak manfaat bagi bangsa Indonesia.

"Kita akan menjadi negara pertama di ASEAN yang memiliki kereta cepat. Ke depannya bagaimana transfer teknologinya. Ini potensi yang harus dikembangkan bersama," imbuhnya.

Terkait dengan polemik yang terus mengiringi proyek itu sejak pelaksanaan groundbreaking, pekan lalu, Rini menyebut proyek kereta cepat tidak termasuk proyek strategis. Dia menegaskan yang dimaksud proyek strategis ialah proyek antara pemerintah dan swasta.

"Itu bukan proyek yang ini. Proyek strategis itu proyek antara pemerintah dan swasta. Kalau kereta cepat kan murni swasta. Pemerintah tidak ikut.''

Di tempat berbeda, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Hanggoro Budi Wiryawan, menjelaskan pihaknya tidak pernah meminta penjaminan untuk proyek itu dalam bentuk fiskal atau pembiayaan.

Menurut dia, yang benar ialah dalam perjanjian konsesi nanti, PT KCIC memminta ada jaminan kepastian hukum atau kebijakan dari pemerintah.

"Kami tegaskan siap menyelesaikan pembangunan, tapi kalau dalam masa konsesi, misalnya, pemerintah mengubah kebijakan terkait konsorsium, siapa yang akan bayar utang?" kata dia kepada Media Indonesia di Studio Metro TV, kemarin.

Ia melanjutkan, selain banyaknya perizinan yang harus ditaati, masalah lain dari proyek kereta cepat ialah waktu.

"Kami ditargetkan akhir 2018 selesai bangun dan 2019 mulai beroperasi. Jadi, masalah kita ialah mengejar waktu," lanjutnya. (Ant/Arv/E-1)