Proyek Kereta Cepat Jalan Terus

PEMBANGUNAN kereta cepat Jakarta-Bandung dipastikan jalan terus kendati sejumlah kalangan meminta proyek yang dikerjakan BUMN Indonesia dan Tiongkok itu ditinjau ulang.

Bahkan, Presiden Joko Widodo mengatakan proyek kereta cepat merupakan bagian dari rencana besar proyek strategis nasional.

Terkait dengan sejumlah ganjalan dan kekhawatiran proyek itu bakal merugikan negara, Jokowi menegaskan akan menjelaskannya.

"Semua akan disampaikan secara rinci dari awal sampai akhir. Mulai proses rapat, biaya, dan orang-orang yang terlibat akan dijelaskan.

Biar semua terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi," kata Jokowi saat meresmikan Masjid Fatahillah Balai Kota Jakarta, kemarin.

Pembangunan proyek kereta cepat sepanjang 140,9 kilometer tersebut menjadi salah satu proyek strategis nasional.

Itu tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 8 Januari 2016.

Melalui Inpres 1/2016, Presiden memerintahkan para menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, para kepala lembaga, para gubernur, dan para bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah guna percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Pada Kamis (21/1), proyek berbiaya US$5,5 miliar (sekitar Rp70 triliun) tersebut sudah dilakukan groundbreaking.

Namun, sejumlah kalangan meminta proyek itu dikaji lagi.

Dalam rapat dengar pendapat Menteri BUMN dan Dewan Perwakilan Daerah, kemarin, misalnya, sejumlah anggota DPD menyoal izin analisis dampak lingkungan yang belum tuntas.

Ada pula informasi proyek kereta cepat berbiaya US$5,5 miliar itu lebih mahal ketimbang kereta cepat 400 km di Iran yang juga dibangun Tiongkok yang hanya butuh US$2,73 miliar.

Namun, konsorsium perusahaan Tiongkok mengklarifikasi bahwa nilai investasi yang diumumkan itu bukan investasi total.

Selain itu, berdasarkan informasi dari staf CREC Tiongkok terungkap Tiongkok belum menandatangani kontrak dengan Iran.

Tidak dijamin
Ketua DPD Irman Gusman menyampaikan tidak masalah proyek tersebut dilanjutkan sepanjang pembiayaannya tidak membebani APBN.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan sempat meminta jaminan kepastian hukum apabila proyek mengalami default.

Namun, Menhub Ignasius Jonan menegaskan pemerintah menolak menanggung kerugian bila proyek bermasalah.

"Enggak akan diberikan," ujarnya seusai rakor Kemenko Perekonomian.

Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan sebagian besar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung didanai investor asing dengan sistem joint venture.

"Tidak ada dana dari APBN."

Rini menjelaskan BUMN Indonesia memiliki 60% saham KCIC dan 40% sisanya dimiliki BUMN Tiongkok.

"Skema pinjamannya jangka panjang 50 tahun dari China Development Bank."

Dalam 50 tahun itu diharapkan modal sudah kembali.

Dana pengembalian diperoleh dari tiket dan pengembangan stasiun-stasiun secara komersial, termasuk penyewaan lahan.

"Ini business to business. Tidak ada penyertaan modal dari negara." (Ind/Jay/Dro/X-3)