Kereta Cepat Jakarta-Bandung Genjot Perekonomian

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan sebagian besar pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung didapat dari investor asing dengan sistem joint venture. Sehingga tidak perlu khawatir alokasi dana proyek triliunan rupiah itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"85% pendanaan proyek ini datang dari investor Tiongkok dan China Development Bank," katanya di kompleks Gedung Nusantara V DPD RI, Jakarta, Jumat (29/1).

Rini menampik bahwa Tiongkok meminta jaminan dari Indonesia mengenai proyek tersebut. Ia menekankan pemerintah hanya mengeluarkan izin konsesi selama 50 tahun.

Diharapkan dari 50 tahun, pemerintah dapat mengembalikan modal yang telah dipinjamkan. Ia menjelaskan dana pengembalian didapat dari pendapatan tiket kereta cepat dan stasiun- stasiun yang dilewati kereta cepat akan dikembangkan secara komersil, termasuk penyewaan lahan.

"Proyek ini bussiness to bussiness. Tidak ada penyertaan modal dari negara," tegasnya.

Tujuan dibangunnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dinataranya kota Walini dan Bandung Barat yang perekonomiannya masih kurang baik. Adapun trase jalur kereta cepat diusulkan Halim, Kerawang, Walini dan Tegal Alun. (OL-2)