DPD Minta Proyek Kereta Cepat Dikaji Ulang

Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta- Bandung masih menuai pro kontra. Karena itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang pemerintah yang diwakili Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk memberikan pemaparan terkait proyek tersebut dalam sidang paripurna luar DPD RI.

Ketua DPD Irman Gusman menjelaskan, dewan melakukan pengawasan supaya kebijakan yang dilakukan pemerintah tepat sasaran. Sebab banyak polemik di masyarakat mengenai proyek kereta cepat mulai dari pendanaan, regulasi dan aspek lingkungan.

"Tugas kami menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan rakyat sebagai bahan evaluasi presiden. Sehingga kebijakan itu mantap, ujarnya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/1).

Dari sejumlah pemaparan para senator di sidang paripurna DPD, sebagian besar meminta rencana proyek kereta cepat dikaji kembali. Anggota DPD dari Sulawesi Utara Marhany Victor Pily Pua mempertanyakan soal regulasi izin Analisi Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari dibangunannya proyek kereta cepat yang belum selesai.

"Kereta cepat diperlukan tapi timingnya belum sekarang sebab masih ada sejumlah persoalan, misalnya aspek lingkungan yang belum tuntas dan ada sejumlah jalur melewati daerah rawan gempa," tuturnya.

Pandangan senada dikemukakan senator dari Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaya bahwa pemerintah harus menyakinkan persoalan perizinan dan pendanaan harus clear. Di samping itu, ia mempertanyakan urgensi dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung sebab jarak kedua kota itu terbilang tidak terlalu jauh. Menurutnya kereta cepat diperuntukan bagi wilayah dengan akses yang jaraknya lebih jauh.

Irman menambahkan tidak masalah proyek tersebut dilanjutkan sepanjang pembiayaannya tidak membebani APBN. Apalagi mengurangi alokasi dana pembangunan bagi daerah lain. "Sehingga skala prioritas pembangunan dapat tercapai untuk mengurangi kesenjangan," katanya. (OL-2)