Tersedia KPR Bersubsidi 474 Ribu

KETERSEDIAAN Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melonjak tinggi tahun ini hingga lima kali lipat.

Bila pada tahun lalu KPR bersubsidi yang terserap melalui mekanisme Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Selisih Suku Bunga (SSB) mencapai 89.678, tahun ini jumlahnya ditingkatkan hingga bisa membiayai 474 ribu rumah.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PU-Pera, Budi Hartono, mengatakan tahun ini pemerintah mengalokasikan dana Rp9,2 triliun untuk FLPP, dan Rp2 triliun untuk selisih angsuran atau suku bunga.

"Jadi tidak perlu khawatir kalau dari sisi pasokan KPR bersubsidi tahun ini. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi permintaan dengan mengalokasikan dana yang cukup melalui APBN ," kata Budi Hartono saat ditemui di kantornya, Rabu (27/01).

Bahkan, lanjut Budi, jumlah ini bisa bertambah besar apabila komposisi dana yang ditanggung PPDPP dengan bank yang saat ini 90%:10% bisa berubah seiring dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate).

Saat ini suku bunga KPR bersubsidi 5% per tahun dan berlaku hingga masa kredit 20 tahun. Masyarakat yang butuh bantuan uang muka juga bisa mengajukan permohonan bantuan uang muka, besarnya Rp4 juta.

Selain itu, dengan memperoleh KPR bersubsidi, penerima tidak perlu dibebani PPN, premi asuransi jiwa dan kebakaran.

Budi mengatakan hingga saat ini PPDPP telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp22,5 triliun.

Dana ini berasal dari APBN sebesar Rp20,1 triliun dan sisanya Rp2,4 triliun berasal dari pengembalian dana FLPP dari angsuran masyarakat.

Jumlah rumah yang dibiayai dalam 5 tahun terakhir mencapai 473 ribu unit.

Yang perlu diketahui masyarakat ialah penerima KPR bersubsidi terikat pada beberapa ketentuan, di antaranya harus menempati rumah itu dan tidak boleh memindahkan kepemilikan rumah dalam jangka waktu tertentu.

Kalangan pengembang rumah sederhana menyambut baik tersedianya alokasi KPR bersubsidi yang besar tahun ini.

Ketua Umum Apersi Eddy Ganefo mengatakan akan membangun sebanyak 100 ribu unit rumah subsidi di tahun ini.

"Pembangunan ini ditargetkan lebih banyak 30 ribu unit dari realisasi tahun 2015," ujarnya ketika dihubungi, kemarin.

Pihaknya juga telah memastikan penerima KPR bersubsidi mengetahui ketentuan yang mengikat mereka.

"Pada setiap akad kredit itu dicantumkan aturan itu kepada konsumen oleh pengembang. Apabila terjadi pelanggaran, maka rumah yang bersangkutan akan diambil oleh negara dan dijual kembali kepada yang membutuhkan, " lanjut Eddy.

BTN tertinggi
Di sisi lain, dari 25 bank yang terlibat dalam penyaluran KPR bersubsidi, BTN menempati urutan pertama dengan pangsa pasar mencapai 95%.

Budi Hartono menyatakan pihaknya berharap bank lain, terutama Bank Pembangunan Daerah (BPD) bisa lebih meningkatkan penyaluran kreditnya.

"Apalagi PNS masih banyak yang belum memiliki rumah. Dan lagi sekarang pendapatan PNS cukup besar," ujarnya.

General Manager BNI, Lodewyck Z S Pattihahuan, mengungkapkan penyerapan FLPP baru 1% dari baki debit total KPR atau setara Rp123 miliar. Pihaknya menargetkan peningkatan pengajuan 150% untuk FLPP. (Mus/Ire/S-2)