Pemerintah Tolak Usulan Penjaminan Resiko Kereta Cepat

Pemerintah memastikan tak ada penyertaan jaminan resiko terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC). Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan pemerintah tak akan bersedia menanggung kerugian bila pengerjaan proyek tersebut ternyata menemui masalah.

“Enggak akan diberikan,” ujar Jonan seusai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/1).

Dengan demikian, pelaksanaan proyek puluhan triliun rupiah tersebut tetap menggunakan skema business to business tanpa adanya penjaminan pemerintah.

Sebelumnya, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengungkapkan KCIC meminta pemerintah ikut menanggung kerugian bila perseroan menemui kegagalan dalam pembangunan dan pengoperasian kereta cepat.

Meski belum diketahui rincian permintaan tanggungan yang diminta KCIC kepada pemerintah, usulan tersebut dinilai akan merugikan pemerintah. Sehingga kemudian pemerintah proses penerbitan izin terhambat. Terlebih, juga masih terdapat sejumlah dokumen yang belum dipenuhi KCIC.

"Kalau dokumennya lengkap, izinnya keluar. Tapi sekarang pembangunan belum bisa dilanjutkan. Kalau groundbreaking, ya groundbreakings saja karena izin trasenya sudah ada," kata Jonan.

Salah satunya terkait dokumen perjanjian konsesi yang saat ini masih dalam tahap negosiasi. "Ini lagi diproses aturannya banyak, detailnya juga banyak," kata dia.

Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking terhadap pengerjaan proyek kereta cepat di Jawa Barat pekan lalu. Sejak groundbreaking, izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung belum juga dikeluarkan regulator. Ditambah lagi, pembangunan kereta cepat terkendala tak adanya penyertaan jaminan pemerintah dalam proyek tersebut.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengklaim belum mendengar permohonan PT KCIC terkait penjaminan resiko proyek kereta cepat dari pemerintah. “Saya belum terima info soal itu. Tapi mekanismenya harus public-private partnership,” ujar dia. (OL-2)