Bisnis UKM Masih Kurang Berkembang

Meski diperkirakan akan bertumbuh pada tahun ini, bisnis usaha kecil dan menengah (UKM) dinilai sejumlah kalangan masih sarat akan tantangan. Bisnis tersebut masih terpantau kurang berkembang, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.

Ekonom Universitas Padjajaran Ina Primiana menyatakan hanya 15% produk UKM yang diekspor ke luar negeri. Daya saing produk UKM Indonesia dinilainya masih rendah untuk masuk ke dalam global supply chain atau rantai perdagangan industri global. Dia mencatat peran UKM Indonesia dalam pasar Asia hanya sebesar 0,8%.

"Keikutsertaan kita dalam global supply chain tidak ada karena produk kita yang terlalu diakui dan dinilai baik. Karena itu, banyak produk yang dibuat di Indonesia, tapi nilai tambahnya di luar negeri," ujar Ina dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (28/1).

Dia menduga kendala kecilnya produk UKM Indonesia yang masuk dalam pasar global lebih disebabkan oleh ketidaktahuan pelaku UKM soal akses pasar dan tidak adanya akses (link) dengan perusahaan besar nasional. Padahal, menurut dia, UKM dan industri besar semestinya saling memasok kebutuhan, tidak berjalan masing-masing.

Adapun jumlah UMKM dan usaha besar di Indonesia berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2015 adalah sebesar 57.900.787 unit. Dari jumlah tersebut, sebesar 99,9% atau 57.895.721 unit merupakan UMKM dan sisanya merupakan usaha besar.

Melihat potensi yang besar tersebut, Ina menyarankan kepada pemerintah untuk mempromosikan produk UKM Indonesia lewat atase perdagangan dan perwakilan pedagang Indonesia di luar negeri. Akses pasar dinilai sangat penting bagi keberlanjutan UKM Indonesia.

"Mereka harus menjadi penolong UKM kita, misalnya dengan memberitahukan produk apa saja yang dibutuhkan negara ini, jumlahnya berapa. Pemerintah juga mesti giat menghubungkan UKM dengan para industri besar," ucap Ina.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang UMKM, Koperasi, dan Industri Kreatif Sandiaga Uno mengatakan sangat banyak produk UKM Indonesia, yakni tas, alas kaki, dan produk lainnya yang berkaitan dengan fashion yang dilabeli sebagai produk luar negeri. Padahal, dengan nilai tambah dan label yang dilakukan di luar negeri tersebut, Indonesia hanya mendapat keuntungan dari memproduksi barang setengah jadi tersebut.

Dia menyebut barang-barang dari Yogyakarta, Bali, dan Jawa Barat banyak yang diberi nilai tambah di beberapa negara Eropa. Padahal, 75%-80% dari barang-barang tersebut dibuat di dalam negeri.

"Nilai tambah di sana jadi tujuh kali lipat. Di sini jualnya US$10, di sana US$70, nilai tambahnya US$60. Namun, tidak dimasukan ke sistem ekonomi kita dan mereka ga bayar pajak. Saya rasa itu PR kita," cetus Sandiaga. (OL-2)