Parlemen Tunggu Draf Pengampunan Pajak

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan 40 rancangan undang-undang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2016. Salah satunya merupakan RUU Pengampunan Pajak sebagai rancangan beleid usulan pemerintah.

Badan Legislasi DPR meminta pemerintah untuk segera menyampaikan amanat presiden (ampres) dan rancangan final dan beleid tersebut kepada parlemen.

“Tax amnesty sudah masuk prolegnas 2016. Tapi, karena itu atas inisiasi pemerintah, maka kami minta pemerintah kapan Ampresnya (amanat presiden) disampaikan ke DPR,” ujar Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo di Kompleks Parlemen, Selasa (26/1).

Menurutnya, secara umum gagasan utama pengampunan pajak sudah dapat diterima parlemen. Pemerintah perlu segera menyerahkan draf final RUU Pengampunan Pajak agar pembahasan lanjutannya bisa segera dilakukan. Sehingga rancangan undang undang tersebut dapat segera disahkan.

“Pembahasannya bisa dilakukan oleh panja di tingkat komisi XI yang membidangi. Badan Musyawarah juga menugaskannya langung ke Baleg, tapi nanti kami lihat bagaimana waktunya,” ujar dia.

Pada prolegnas prioritas 2016, juga terdapat sejumlah pembahsan aturan keuangan yang ‘carry over’ (berlanjut) dari tahun lalu. Beberapa di antaranya merupakan RUU Perbankan, RUU Jaring Pengaman Stabilitas Keuangan, RUU Bank Indonesia, dan RUU Pengampunan Pajak.

Menurutnya pembahasan RUU yang berlanjut dari tahun lalu terjadi akibat pemerintah belum menerbitkan amanat presiden. Sehingga pembahasan rancangan aturan tersebut molor. Sebab menurut aturannya seluruh RUU usulan pemerintah –seperti diantaranya RUU JPSK dan RUU Pengampunan Pajak—mengharuskan pemerintah menyampaikan ampres kepada parlemen sebelum disahkan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan draf aturan pengampunan pajak telah selesai dirancang pemerintah. Sehingga pemerintah tinggal menyerahkannya kepada perlemen. “Drafnya sudah selesai tinggal kita nanti sampaikan. Tentunya nanti presiden yang akan menyampaikan ke DPR,” ujar dia.

Bambang meyakini pengesahan aturan tersebut dapat segera disahkan pada paruh pertama 2016. “Ya pokoknya sesegera mungkin. Bisa semester satu ini, insyaallah,” ujar dia. (OL-2)