Pelanggan listrik bersubsidi, yakni golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA tercatat oleh PT PLN (persero) sebanyak 48 juta rumah tangga. Padahal, data rumah tangga miskin menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) hanya mencatat jumlah rumah tangga yang rentan miskin dan miskin sebanyak 24,7 juta rumah tangga.
Berangkat dari situ, pemerintah dan PLN menyatakan sebanyak 23,3 juta rumah tangga tidak semestinya mendapat subsidi listrik. Anggaran subsidi listrik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun sudah diketok sebesar Rp38,39 triliun untuk 24,7 juta rumah tangga. Artinya, pelanggan 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam kelompok 23,3 juta yang tidak tepat sasaran mulai 1 Januari 2016 akan dipaksa bermigrasi ke golongan listrik non subsidi.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir menegaskan kelompok yang tidak tepat sasaran itu harus dimigrasi karena tidak masuk dalam kategori miskin. Dia mengatakan ada pula rumah tangga yang memasang lebih dari satu meteran listrik bersubsidi agar tarif yang dikenakan tetap murah, meski memakai daya listrik lebih dari 900 VA.
"Ada yang pasang dua biji meteran 900 VA biar jadi 1.800 VA. 20 juta lebih masyarakat kira tidak taat azas. Tidak masuk kategori miskin sesuai aturan pemerintah, tapi dia ambil manfaat. Mereka harus migrasi, harus pindah," ujar Sofyan saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (26/10).
Sofyan menandaskan kategori yang akan terlebih dahulu dipaksa bermigrasi ialah kelompok golongan 900 VA. Pihaknya akan memakai data dari TNP2K. Namun, pihaknya akan tetap terjun ke lapangan menyisir rumah pelanggan 900 VA bila terdapat komplain.
"Secara otomatis nanti kita naikan. Kalau dia komplain, baru kita datang," tandasnya.
Mantan Dirut PT BRI itu optimistis menggeser kelompok rumah tangga 900 VA yang tidak tepat sasaran akan kelar akhir Desember nanti. Lalu, baru PLN akan menggeser golongan listrik rumah tangga 450 VA yang tidak tepat sasaran. Namun, Sofyan tidak menyebut secara rinci jumlah rumah tangga golongan 900 VA yang akan dimigrasi.
"Kita akan berupaya dulu, secara otomatis yang 900 VA dulu. Akhir Desember selesai," tukas Sofyan.
Meski pelaksanaan migrasi 23,3 juta rumah tangga tidak akan kelar akhir tahun ini, Sofyan menyatakan subsidi listrik dalam RAPBN 2016 tidak akan ditambah. Ia menyatakan pengurangan subsidi itu bisa menjadi modal untuk proyek PLN ke depannya.
"Tahun ini kita sudah mengirit subsidi sekitar Rp30 triliun. Tahun depan Rp30 triliun lagi. Berarti dalam dua tahun ini hemat subsidi Rp60 triliun. Itu bisa dipake untuk proyek kita yang lain," ujar Sofyan. Revaluasi aset
Lebih lanjut, Sofyan mengatakan pihaknya sudah melakukan revaluasi aset sejak tiga bulan yang lalu. Pihaknya kini tinggal menunggu hasil dari penilaian (appraisal) pertambahan asetnya.
"Dari BUMN sudah kelar, tinggal nunggu hasil. Saya pikir di atas Rp200 triliun penambahannya," kata Sofyan.
Saat ini, lanjut dia, aset PLN bernilai di atas Rp600 triliun. Pembayaran pajak yang nantinya akan dibebankan dari revaluasi aset, akan diminta PLN dari penanaman modal negara (PMN).
"Pajaknya akan kami ajukan jadi PMN," imbuhnya. (Q-1)