Bank BUMN Akuisisi Service Provider

EMPAT bank badan usaha milik negara (BUMN) mengakusisi perusahaan service provider untuk mengoperasikan anjungan tunai bersama (ATM) di akhir tahun 2015.

Keputusan itu disepakati PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (persero), PT Bank Mandiri Tbk (persero), PT Bank Negara Indonesia Tbk (persero), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (persero) pada 21 Oktober lalu.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (persero) Asmawi Syam mengatakan keempat bank BUMN itu menginginkan kepemilikan mayoritas pada perusahaan service provider itu. Dengan penguasaan saham maka lembaga keuangan tersebut bisa memutuskan atau menetapkan strategi bisnis yang menghasilkan ataupun menciptakan efisiensi.

"Kita ingin efisien," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta, hari ini.

Setelah merampungkan akuisisi, perbankan BUMN akan membahas kebijakan teknis layanan lembaga keuangan, seperti biaya transfer dan tarik tunai.

Menurutnya, saat ini bank BUMN memiliki service provider masing-masing. Kondisi itu membebani lembaga keuangan milik negara tersebut dengan pengeluaran baik itu fee maupun uang sewa yang dibayarkan atas layanan yang diberikan operator.

Keempat bank BUMN itu sudah menyetujui rencana akuisisi perusahaan service provider tersebut. Saat ini lembaga keuangan milik negara sedang menunggu keputusan pemegang saham tentang nominal saham yang dilepas. "Owner service provider bukan satu, tetapi beberapa pemegang saham," ujarnya.

Asmawi mengatakan empat bank BUMN memutuskan Bank Mandiri menunjuk konsultan untuk mempelajari rencana akuisisi perusahaan service provider. Lembaga keuangan milik negara itu juga sudah menyiapkan sejumlah dana untuk mengambil alih saham.

Adapun rencana akuisisi itu membutuhkan izin dari Bank Indonesia (BI) karena proses tersebut merupakan corporate action.

Selain akuisisi perusahaan service provider, ia menuturkan perbankan BUMN merelokasi ATM untuk efisiensi. Serta standar ATM dengan identitas Merah Putih dan berlogo Himbara.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini M Soemarno dalam sambutannya pada acara pelaksanaan konferensi pers 1 tahun kinerja Kementerian BUMN dan BUMN mengkritik empat bank BUMN yang belum merealisasikan ATM bersama hingga kini. Padahal bila program itu diimplementasikan dapat mengurangi pengeluaran perbankan.

Rini mengaku belum menerima perkembangan informasi dari perbankan BUMN akan rencana memmperkenalkan ATM bersama. "Mundur terus soalnya, soalnya tadi mau introduce September, tapi gak ada kabar," ujarnya.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menargetkan electronic data capture (EDC) perbankan BUMN akan direalisasikan pada November 2015.

"Yang pasti EDC yang akan sinergi duluan," tambahnya. (Q-1)