Impor Beras tidak Berpihak pada Petani

Pemerintah akan mengimpor beras 1 juta ton, mulai Oktober ini. Hal itu menjadi sorotan banyak pihak, termasuk oleh anggota Gerakan Kebangkitan Petani (Gerbang Tani) Sulsel. Karena kebijakan tersebut, dinilai tidak berpihak kepada petani.

AL-Mujahid Akmal, Ketua Gerbang Tani Sulsel menuturkan kebijakan impor beras itu dapat melukai petani.

"Dengan begini, surplus beras dan revitalisasi pertanian akhir-akhir ini yang disebut-sebut pemerintahan Jokowi-JK tentu ini akan bertolak belakang dengan kebijakan impor beras," jelasnya.

Mujahid Akmal menambahkan kebijakan pertanian pemerintah belumlah berpihak kepada para petani. Impor beras bertolak belakang dengan semangat kedaulatan pangan.

"Petani akan sangat dirugikan dengan impor beras karena merusak pasar petani lokal, dan menguntungkan importir, sekaligus berpotensi besar menurunkan pendapatan petani," tambahnya.

Mujahid menyarankan, pemerintah menghitung dampak buruk dari terbukanya keran impor beras dengan matang. Jumlah produksi dan konsumsi mesti akurat.

"Pemerintah harus memiliki data yang lengkap sebelum mengambil kebijakan. Jadi dihitung dulu, agar semua kebijakan terukur, petani tidak mengalami dampak. Takutnya, kebijakan ini keliru jika salah hitung," tegasnya.

Pihak Gerbang Tani Sulsel pun menyarankan perlunya sosialisasi sumber karbohidrat non beras melalui penganekaragaman pangan, dengan optimalisasi pangan lokal, pengembangan teknologi dan insentif bagi usaha tani dan pengolahnya, diversifikasi usaha tani, ketersediaan benih, bibit tanaman lokal, optimalisasi lahan. (Q-1)