Kebijakan Jangka Pendek Pemerintah Dinilai tidak Memuaskan

Kebijakan jangka pendek pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai tidak memuaskan masyarakat. Hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia (KedaiKopi) terhadap 384 responden di seluruh Indonesia.

Responden umumnya tidak puas dengan tiga hal utama di antaranya harha bahan pokok yang tinggi (35,5%), pelemahan nilai tukar rupiah (23,7%), dan lambannya penanganan kabut asap (11,8%).

"Sisanya publik tidak puas karena harga bahan bakar dan minyak yang mahal," ujar Juru Bicara KedaiKopi Hendri Satrio dalam acara peluncuran hasil survei dan diskusi FSUR Apa Kata Rakyat 1 Tahun Jokowi-JK di Jakarta, Minggu (18/10).

Selain itu, Hendri mengatakan, publik juga mengeluhkan susahnya mendapatkan pekerjaan, kinerja menteri yang tidak bagus, hingga biaya kesehatan yang tidak terjangkau.

"Ada beberapa menteri terkait yang disoroti karena harga bahan pokok, rupiah, kabut asap serta BBM (bahan bakar minyak)," ucapnya.

Hendri mengungkapkan, faktor ekonomi masih mendominasi munculnya ketidakpuasan publik yakni 71,9%. Sementara di bidang hukum masyarakat yang tidak puas sebesar 50,8% dan bidang politik 50,3%.

Meski begitu, ia menambahkan, jumlah publik yang tidK puas relatif beda tipis dengan yang merasa puas yakni 44,3%. Responden umumnya puas dengan pelayanan kesehatan gratis sebesar 40,3%, pendidikan gratis bagi masyarakat miskin sebesar 12,5% serta harga bahan pokok yang terjangkau (9,7%).

Deputi Kantor Staf Kepresidenan Eko Sulistyo mengakui, kebijakan jangka pendek yang dinilai tidak memuaskan melekat di ingatan publik. Namun, ia meminta publik melihat secara komprehensif bahwa pemerintah berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan jangka panjang.

Semisal pembangunan infrastruktur seperti jalan dari hasil pemangkasan subsidi BBM. Upaya tersebut bisa meningkatkan keterhubungan masyarakat dengan daerah lainnya. Pun, pembangunan infrastruktur bisa meningkatkan produktifitas sebuah wilayah. Membaiknya arus barang dan jasa dalam ekonomi yang bertumbuh akan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Ada aspek lompatan jauh ke depan. Itu memang memberikan satu resiko, ada kepahitan yang harus diterima tapi dampaknya jangka panjang," katanya. (Q-1)