Paket Ekonomi III Mampu Bendung Kenaikan Harga

Muatan dalam paket kebijakan paket III yang berfokus pada pemberian insentif bagi industri, digadang-gadang mampu membendung kenaikan harga khususnya kebutuhan bahan pokok. Itu dilihat dari langkah pemerintah menurunkan tarif listrik serta penurunan harga sumber energi meliputi BBM jenis solar dan gas.

Ketika harga keekonomian sumber energi dipangkas, maka biaya produksi dan distribusi di sektor pangan diperhitungkan mengalami penurunan. Sebab, salah satu arah perbaikan ekonomi perlu didukung dengan pengendalian harga untuk menekan inflasi. Terlepas dari itu semua, pemerintah tak boleh melupakan perbaikan tata niaga pangan untuk menyokong penurunan harga energi.

"Kita fokuskan pada komoditas yang masuk dalam "keranjang" utama ya. Dengan diturunkannya harga BBM jenis solar dan gas, dampaknya besar sekali menekan harga bahan pokok yang sering bergejolak. Misalnya saja biaya operasional nelayan jadi lebih murah, kemudian biaya distribusi logistik juga bisa ditekan," urai Direktur Departemen Statistik Bank Indonesia Gantiah Wuryandari dalam sebuah diskusi di Gedung Dewan Pers, Kamis (8/10).

Bank Indonesia pun meyakini guliran paket kebijakan yang sudah memasuki jilid ketiga ini, mampu membendung kenaikan harga. Terlebih menjelang akhir tahun yang erat dengan lonjakan permintaan. Gantiah menyatakan pemerintah tidak perlu sepenuhnya anti terhadap impor. Khususnya dalam menghadapi fenomena gagal panen akibat terdampak El Nino.

"Tidak bisa dipungkiri kita sedang mengalami kemarau panjang, lahan persawahan banyak yang rusak (puso). Otomatis pasokan berkurang, sementara populasi penduduk dan tingkat konsumsinya tetap. Lantas bagaimana memenuhi kebutuhan pangan bisa diatasi dulu dengan impor," jelasnya.

Dengan catatan, keputusan membuka keran impor harus melalui penghitungan yang presisi terhadap ketersediaan stok.

"Jangan pula stok kita melimpah, tapi tetap impor," cetus Gantiah.

Desakan pemerintah untuk lebih berkonsentrasi terhadap upaya pengendalian inflasi juga disuarakan ekonom INDEF Dzulfian syafrian. Menanggapi wacana pemerintah yang bakal mengambil opsi importasi bagi komoditas beras, merupakan cerminan kegagalan pemerintah dalam mengupayakan ketersediaan stok.
"Datangnya musim kemarau berkepanjangan semestinya sudah bisa diantisipasi dengan meningkatkan ketersediaan stok beras. Padahal beras jelas-jelas masuk dalam "keranjang" komoditas konsumsi utama masyarakat," sindirnya.

Menyadari sulitnya pencapaian swasembada beras, Dzulfian mengimbau pemerintah dan masyarakat kembali menggalakkan diversifikasi pangan. Dengan begitu, masyarakat yang mulai beralih dari konsumsi beras, akan menutup celah importasi lantaran angka permintaan menurun.

"Sebab impor sering dijadikan pemerintah langkah terakhir karena tidak mampu memenuhi kebutuhan. Kalau tingkat permintaan diturunkan, meskipun produksi pada sedang turun, saya kira dampaknya tidak sekrusial sekarang," pungkasnya.

Senada dengan Gantiah, dia turut menyoroti perbaikan tata niaga komoditas bahan pokok yang berdampak signifikan menahan gejolak harga. Terkait regulasi khusus yang turut mengatur tata niaga, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Pengendalian Stok dan Harga Kebutuhan Bahan Pokok, dia kembali mempersoalkan sejauh mana beleid tersebut diimplementasikan.

Dia berpendapat amunisi kebijakan yang dikeluarkan, menjadi kontraproduktif bila tidak disertai implementasi di lapangan.


Ibarat obat merah

Diluncurkannya paket ekonomi kebijakan jilid III, yang sebelumnya didahului paket jilid I dan II, diibaratkan obat merah. Sebab, paket terdahulu tak ubahnya tindakan operasi atau tepatnya upaya penyelamatan jangka menengah panjang. Padahal situasi perekonomian negara kita yang tengah "luka", membutuhkan pertolongan pertama.

"Situasi perekonomian kita sedang bergejolak, seperti halnya terkena luka. Yang dibutuhkan tentu pertolongan pertama dengan diberikan obat merah, bukan malah langsung dioperasi," ucap ekonom INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Dzulfian Syafrian, seraya beranalogi, Kamis (8/10).

Pendapat Dzulfian berkaca dari respon pasar, industrialis dan masyarakat terhadap paket kebijakan jilid I dan II. Di mana publik mengapresiasi gebrakan pemerintah menderegulasi dan mendebirokratisasi, namun sebenarnya mempertanyakan implementasi lebih lanjut. Terbukti, sambung dia, dari melemahnya indeks harga saham gabungan (IHSG) dan rupiah yang masih terdepresiasi dolar AS, tak lama setelah paket jilid I dan II mengemuka. Kendati dia memahami penguatan mata uang Garuda tidak lepas dari faktor global, namun Dzulfian menaruh keniscayaan paket jilid III mampu mendorong pertumbuhan ekonomi meski prediksinya masih di bawah 5%.

"Karena kita lihat muatan dalam paket jilid III menyentuh langsung pada apa yang dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha. Ditambah, tren 3 bulan terakhir, serapan anggaran pemerintah akan melonjak. Itu juga mendongkrak perekonomian domestik, sekaligus mendorong investasi," urainya.

Kesan konkret yang melekat pada paket jilid III disebutnya akan berdampak signifikan dalam satu bulan ke depan. Lihat saja dari poin kebijakan diskon tarif listrik, berikut penurunan harga BBM jenis solar dan gas. Langkah itu dipandang menjaga keberlangsungan industri, serta pelaku usaha di sektor tradisional, seperti petani dan nelayan. Penurunan komponen yang terbilang mengambil porsi besar dalam beban biaya produksi, cepat atau lambat turut menyokong daya beli masyarakat.

"Bila komponen utama dalam beban produksi dan produksi bisa ditekan, artinya harga akan turun. Itu sangat berpengaruh tekan inflasi, mengingat pendapatan masyarakat kita sedang stagnan. Artinya daya beli akan membaik," imbuh Direktur Departemen Statistik Bank Indonesia Gantiah Wuryandari dalam kesempatan yang sama.

DPR apresiasi

Sementara itu, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapreasasi sejumlah paket kebijakan yang dibuat pemerintah. Paket kebijakan tersebut dianggap dapat berdampak positif bagi iklim investasi di Indonesia. Salah satunya dengan memangkas kebijakan mengenai perizinan berbisnis.

"Pemerintah sungguh-sungguh ingin mereformasi sistem penyelenggaraan usaha kita mulai dari perizinan hingga soal keuangan dan itu positif," ujarnya di Jakarta, hari ini.

Dengan terciptanya kenyamanan berinvestasi, diharapakan para investor tertarik menanamkan modal di Indonesia dan mempercepat bergeraknya roda perekonomian ke arah lebih baik.

"ciptakan keamanan dan kenyamana bagi iklim investasi uang akan datang dengan sendirinya dan ekonomi kita akan meningkat," sambung dia.

Dia pun mengingatkan pada pemerintah iklim kenyamanan berivestasi tidak hanya ditunjang dari mudahnya regulasi. Tapi juga isu lain seperti penegakan hukum jangan sampai gaduh sehingga dapat berpengaruh pada stabilitas nasional.

"Ini yang saya takutkan dengan kekacauan hukum seperti sekarang. Kalau pemerintah tidak punya determinasi untuk menghentikan konflik diantara lembaga penegak hukum ga bakalan uang itu datang," cetusnya.

Sementara anggota Komite IV DPD Budiono mengatakan melemahnya perekonomian domestik yang menyeluruh ke segala level, amat dipengaruhi depresiasi rupiah. Parahnya lagi, dampak yang ditimbuljan pun saling berkaitan.

Ketika industrialis tak mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya, maka yang terjadi ialah pemutusan hubungan kerja (PHK). Walhasil, daya beli masyarakat yang sudah menurun, kian terpuruk dengan ketiadaan sumber penghasilan. Belum lagi masyarakat harus menghadapi kenaikan harga dan kelangkaan stok komoditas utama akibat distribusi yang tidak lancar.

"Tepat rasanya jika paket kebijakan yang diambil itu menyentuh langsung ke masyarakat. Yang penting bagaimana kebijakan diimplementasikan dan perlu dikawal sampai tingkat daerah," tandas Budiono.

Di tempat terpisah, Country Director Asian Development Bank (ADB) Steven R Tabor mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperbaiki kondisi economy yang melambat dungeon dikeluarkannya beberapa paket-paket ekonomi.

“Paket itu tidak hanya terfokus pada pemangkasan ongkos energi, tetapi juga pada kebijakan untuk menstimulasi aktivitas ekonomi masyarakat kecil. Paket itu bukan hanya terfokus pada stimulasi investasi besar saja,” ujarnya ketika ditemui di Jakarta, Kamis (8/10).

Langkah yang ditempuh pemerintah sudah mulai terlihat dampaknya dengan kembalinya kepercayaan pasar dan rupiah yang berangsur pulih dan menguat. Investasi asing pun menurut Steven sudah mulai kembali menyasar Indonesia sebagai negara tujuan.
“Kalau dilihat, kebijakan pemerintah cukup bagus dan terarah. Data-data konsumsi pun membaik dari kondisi di bulan Agustus dengan kondisi yang tidak diharapkan ketika itu.”

Masyarakat kecil harus terus distimulasi dengan pemangkasan biaya-biaya hidup, serta dipermudah dalam akses untuk mendapatkan fasilitas kredit. Steven menekankan pada pemberian insentif, kemudahan, dan perbaikan kebijakan dalam mendorong tumbuhnya bisnis skala kecil seperti UMKM.

“Dalam waktu pendek fokus harus lebih terarah pada perbaikan kepercayaan market dan masyarakat.”

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak lengah dalam terus mengawal perbaikan kondisi ekonomi. Seluruh negara di kawasan Asia Pasifik dan bahkan dunia memiliki permasalahan yang sama. Dan seluruhnya juga sedang melakukan langkah-langkah perbaikan kebijakan.

“Indonesia harus bersaing dengan Tiongkok, India, Jepang, dan bahkan Vietnam. Jadi kebijakan yang diambil sebagai reaksi dari masukan berbagai sektor sehingga harus ada perbaikan yang terus menerus. Yang terpenting adalah pemerintah harus selalu mendengarkan keperluan masyarakat dan terus mencoba memperbaiki kebijakan agar aspirasi masyarakat terpenuhi.”(Q-1)