Penguatan Rupiah Harus Dijaga

Menguatnya mata uang Garuda dalam beberapa waktu terakhir dipandang sebagai sinyal positif menuju perbaikan ekonomi Tanah Air.

Kendati menyambut baik, namun kalangan pelaku usaha melihat penguatan rupiah tidak lepas dari faktor ekonomi global. Di mana bank sentral Negeri Paman Sam, The Fed, diperkirakan tidak akan menaikkan suku bunganya. Sehingga, pasar keuangan dalam negeri pun terkena sentimen positif. Ditambah, dalam waktu dekat, pemerintah akan kembali merilis paket kebijakan ekkonomi jilid III.

"Rupiah yang menguat memang tidak lepas dari faktor eksternal. Dan jangan lupakan paket kebijakan lanjutan yang segera dikeluarkan pemerintah. Informasi yang beredar paket tersebut kian mendorong iklim investasi, itu jelas ditunggu dunia usaha," tutur Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto kepada pewarta usai menghadiri pembukaan Indonesia Transport Supply Chain & Logistics (ITSCL) dan Indonesia Maritime Expo, Rabu (7/10).

Posisi rupiah berdasarkan data Bloomberg, dibuka pada level Rp 14.180 per dolar AS atau menguat dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di Rp 14.241 per dolar AS. Namun, jelang tengah hari, rupiah masih dalam parameter yang sama, terus bergerak positif ke kisaran Rp 13.815 per dolar AS. "Bagus kalau sudah nyentuh level Rp 13 ribu, tapi kita maunya menguat sampai Rp 12.500an lah," selorohnya.

Agar rupiah terus menguat, SBS, sapaan akrabnya, berharap pasokan dolar AS ke pasar domestik kian bertambah. Di sisi lain, dia menilai pelaku usaha khususnya eksportir tidak boleh berdiam diri. Untuk memulihkan mata uang domestik, pihaknya mengimbau eksportir untuk menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan nasional. Langkah itu diyakini mampu menambah cadangan devisa negara dan membangkitkan geliat perekonomian di Tanah Air.

"Memang banyak sekali eksportir yang sengaja simpan DHE ke bank luar, saya imbau pelaku usaha jangan parkir lagi uangnya di luar negeri. Karena kalau mau pasokan dolar kita cukup, tidak bisa hanya dari Bank Indonesia saja," tuturnya berapi-api.

Menilik pada bauran paket kebijakan jilid III yang diproyeksi berisi muatan penghitungan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik, dia mendesak pemerintah merealisasikan pengkajian tersebut. Penurunan harga BBM dan tarif listrik sudah seharusnya dipertimbangkan pemerintah. Hal itu semata-mata guna mendorong daya saing industri domestik di kancah global.

"Menurut hemat saya, sudah sewajarnya listrik dan harga bbm turun. Bukannya harga minyak dunia juga lagi turun? Kalau kita mengikuti harga pasar, ya turunkan juga dong (BBM dan listrik). Beban industri kita sudah berat, jangan ditambah," cetusnya.

Sementara, Direktur Utama Andhika Group, perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan, Carmelita Hartoto bahkan berharap posisi rupiah terhadap dolar AS bisa terapresiasi hingga level Rp 10 ribu. "Ya dong, maunya Rp 10 ribu. Itu dampaknya besar sekali ke perusahaan di sektor logistik," tukas mantan Ketua Umum Indonesian National Shipowner's Association (INSA) tersebut. Ini mengingat sektor pengangkutan logistik melalui pelayaran domestik banyak yang memiliki rute internasional, seperti offshore. Dengan begitu, sebagian tenaga kerja yang diperkerjakan pun digaji dalam dollar.

"Kegiatan pelayaran itu banyak yang pakai dolar, kalau di ranah domestik memang kita pakai rupiah. Tapi logistik kita kan melayani rute internasional, di situ tenaga asing kita pakai begitu juga dengan regulasi internasionalnya. Dengan rupiah yang melemah, tentu menjadi beban bagi dunia usaha logistik," imbuhnya.

Senada dengan SBS, Carmelita pun berharap harga BBM yang dipasarkan dapat diturunkan. Menurutnya, harga BBM di Tanah Air jauh lebih tinggi ketimbang negara-negara lain, sebut saja di kawasan regional ASEAN. "BBM kita itu harus turun. Apalagi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebentar lagi akan dimulai. Bagaimana kita bisa bersaing kalau situasi dalam negeri saja tidak mendukung," tandas dia.(Q-1)