Hadapi Tantangan, Asia Perlu Perhatikan Poin Kebijakan

Managing Director International Monetary Fund, Christine Lagarde mengungkapkan kawasan Asia sedang menghadapi berbagai tantangan baru setelah memberi vitalitas baru bagi dunia. Dampak dari rebalancing Tiongkok, pertumbuhan ekonomi Jepang yang melambat, penurunan harga komoditas, sampai prospek suku bunga bank sentral Amerika Serikat yang lebih tinggi akan mempengaruhi Asia.

"Jadi izinkan saya untuk mengambil beberapa menit untuk menyoroti beberapa tantangan utama yang akan sangat penting," lanjut Lagarde dalam seminar bertajuk 'Masa Depan Keuangan Asia: Memastikan Stabilitas dan Kemakmuran Berkelanjutan di Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (2/9).

Dia mengelompokkan tantangan dalam empat 'I', yakni inovasi, integrasi, infrastruktur, dan inklusifitas.

Negara-negara di Asia sudah dikenal sebagai penggerak ekonomi dunia terutama sektor keuangan. Namun sektor keuangan perlu meniru sektor manufaktur yang berkembang ke arah nilai tambah produk tinggi dengan biaya produksi efektif.

Sektor keuangan perlu memperdalam pasar, memperluas peran pasar saham dan obligasi bukan hanya fokus pada deposito dan pinjaman komersial perusahaan. "Saya tidak meminta untuk pembiayaan berisiko. Sistem keuangan yang lebih dalam dan diatur baik dapat memberikan perisai terhadap volatilitas," lanjutnya.

Tantangan integrasi muncul ketika kawasan perlu ciptakan sinergi pasar keuangan. Asia dengan hubungan dagang regional yang terbentuk telah menempatkan diri di tengah rantai global.

Akan tetapi lembaga keuangan dan pasar modal Asia perlu lebih bersinergi. Contohnya ASEAN dengan populasi 600 juta jiwa dan Produk Domestik Bruto US$2,5 triliun telah memiliki perdagangan intra regional yang berkembang pesat.

"Integrasi lebih besar akan ciptakan pasar modal lebih likuid yang kurangi biaya modal dan memajukan perdagangan intra-regional," sahut Lagarde. Masyarakat Ekonomi ASEAN sendiri dianggap langkah penting untuk wujudkan itu.

Infrastruktur pun jadi kunci masa depan Asia. Untuk pasar negara berkembang, kota layak huni, transportasi umum yang layak, dan jaringan informasi yang canggih dapat membantu keluar dari status 'middle income trap'.

"Bank Pembangunan Asia memperkirakan bahwa kebutuhan infrastruktur di Asia akan US$8.300.000.000.000 selama dekade berikutnya," kata Lagarde. Biaya besar untuk pembangunan infrastruktur yang efisien tidak cukup hanya dari pemerintah dan investasi publik.

Infrastruktur juga membutuhkan pasar modal untuk menyediakan sumber-sumber pembiayaan baru dari swasta. Adanya asuransi kredit, aturan pemerintah yang transparan dan intoleransi pada korupsi jadi langkah yang juga perlu dilakukan untuk pembiayaan infrastruktur.

"Hal itu perlu karena investasi pemerintah dan swasta ini bukan untuk infrastruktur saja, melainkan untuk bangun juga lingkungan bisnis yang menarik," papar Lagarde. IMF sendiri dapat membantu membuat perencanaan matang, kontrol keuangan efektif, dan mobilisasi penerimaan pajak.

Tantangan terakhir adalah inklusifitas yang erat hubungannya dengan inklusi keuangan dan pembangunan manusia. Hampir 350 juta orang Asia masih hidup dalam kemiskinan akibat rendahnya tingkat inklusi keuangan dan banyak perusahaan sulit mengakses pinjaman bank dan modal investasi.

Padahal jika akses ke layanan keuangan lebih besar maka masalah kesenjangan pendapatan, pendidikan, gender, dan kesehatan akan teratasi. Lagarde menegaskan pula peran perempuan penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

"Saya menambahkan bahwa meningkatkan akses perempuan ke layanan keuangan memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang luar biasa," imbuhnya. Perempuan yang biasanya berperan sebagai pengatur keuangan rumah tangga berpotensi memiliki peran kepemimpinan yang lebih dalam stabilitasi keuangan.

Kendati demikian, Lagarde mengapresiasi pembiayaan syariah yang akan digalakkan di Asia serta inisiatif inklusi ekonomi negara-negara Asia. Seperti Indonesia yang berkomitmen memperluas layanan keuangan daerah dan India yang memperluas akses ke rekening bank dengan kartu identifikasi biometrik.

"Kawasan ini perlu terus percaya diri, kami lihat pemerintah anda sepenuhnya memahami apa yang perlu dilakukan dan siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan," ungkap Lagarde. Ke depan dia mengatakan negara-negara Asia perlu menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi negara yang berbeda tapi dengan dasar kebijakan yang mencakup lima hal.

Mulai dari memperkuat pertahanan dengan kebijakan fiskal yang prudent, mengekang pertumbuhan kredit yang berlebihan, sampai memungkinkan nilai tukar untuk bertindak sebagai shock absorber (peredam gejolak). Selain itu perilaku untuk mempertahankan cadangan devisa yang memadai dan membangun pengaturan serta pengawasan sektor keuangan juga perlu menjadi konsentrasi dalam kebijakan. (Q-1)