Enam Sektor yang Perlu Diperhatikan Pemerintah untuk Hadapi Krisis versi SBY

 Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diminta memperhatikan enam sektor dalam upaya mencegah ekonomi nasional terperosok ke dalam krisis. Hal ini disampaikan langsung oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pertumbuhan harus dijaga, jangan meluncur ke bawah, karena bila semula 6 persen dan lebih rendah maka akan berpengaruh pada semua kehidupan, kemiskinan meningkat dan segalanya, orientasikan semua policy dan action," kata SBY usai pertemuannya dengan para pimpinan media massa di kediamannya, Puri Cikeas, Kamis (27/8) malam.

Menurut SBY, upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, pemberian insentif pada perusahaan juga diperlukan. "Kalau memang investasi terhenti bikin sesuatu yang bisa membuat investasi kembali, kasih insentif fiskal agar kita semua bisa bergerak. Government spending pastikan ada ekspansi dengan defisit yang tepat," katanya.

SBY menambahkan, hal yang juga tak boleh luput dari pemerintah yakni menjaga stabilitas harga. Kebijakan pencabutan subsidi oleh pemerintah Jokowi-JK, menurutnya berdampak kepada harga bahan pokok meningkat.

"sejumlah komoditas tolong stabilisasi harga yang kelewat tinggi tolong dibuat baik demikian harga lainnya, ini penting karena tidak ada arti ekonomi tumbuh tapi rakyat tidak bisa beli," jelasnya.

Mulai timbulnya gejala pemutusan hubungan kerja (PHK), SBY mengingatkan kepada pemerintah untuk lakukan berbagai cara. Termasuk koordinasi dengan para pengusaha agar perusahaan tidak sesuka hati melakukan langkah tersebut.

Nilai tukar rupiah yang sudah mencapai angka Rp14.000 lebih, juga disoroti ketua umum Partai Demokrat itu. Presiden ke-6 Indonesia itu menyarankan pentingnya mengendalikan nilai tukar mata uang dengan instrumen yang sudah dimiliki pemerintah.

"Tembus Rp13.000 dan Rp14.000 melebihi kepatutan harus dilakukan sesuatu, pastikan ada solusi dan upaya supaya tidak panik, kalau terlalu mahal dolar maka banyak perusahaan pinjam dengan uang dolar dan jual barang dengan rupiah ini bisa miss match," papar dia.

Dalam kesempatan itu, SBY juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu memerhatikan ruang fiskal yang ada dan mengkalkulasinya dengan tepat.

"Fiskal harus pas, berapa penerimaan kita, berapa pengeluaran, kalau tidak pas, padahal sudah ada rencana pengeluaran, kontrol betul, ada di tangan pemerintah, saya kira pemerintah paham perlunya ada adjustment ini, satu-satunya yang ada di pemerintah ya moneter ini, realistic, transparan dan pas," ungkapnya.

Ia juga menambahkan, perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini pun masih bisa diatasi oleh pemerintahan. Namun, perlu langkah jitu untuk mengatasinya. "Negara belum krisis. Belum memasuki periode krisis, perlambatan ini masih dapat diatasi, waktu masih ada, sumberdaya masih ada, jalan juga masih ada, jangan panik sesuai ajuran pemimpin, agar tidak panik perlu ada langkah jitu dan bisa dirasakan hasilnya," ujar SBY.


Pesan SBY kepada Jokowi


Dalam kesempatan itu, SBY menyarankan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak lengah menghadapi situasi saat ini. Situasi yang dimaksud SBY yakni perekonomian yang tengah memburuk. "Kondisi saat ini berbeda dengan tahun 2008 dan 1998 dari sisi fundamental ekonomi, pertumbuhan, dan kondisi sosial-politik. Namun, pemerintah jangan lengah karena bisa berbahaya," kata SBY.

Pemerintah, sebut SBY, perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan dan melakukan kerja untuk merumuskan kebijakan terbaik. Ia juga yakin, pemerintahan Jokowi-JK sejatinya telah memiliki kebijakan  yang mampu mengatasi krisis dan meminimalisir dampaknya bagi  masyarakat.

"Pada tahun 2008 saat negara lain pertumbuhannya negatif namun Indonesia 4,5 persen. Saat ini kita bisa meminimalkan dampak krisis, lebih baik sedia payung sebelum hujan," ujarnya.

Ketua Umum Partai Demokrat 2015-2019 itu menilai, jika saat ini ada dua hal yang nyata. Pertama, ekonomi di tingkat dunia dan  kawasan tengah mengalami gejolak dan tekanan.

"Kedua, ekonomi Indonesia juga mengalami tekanan dan gejolak, dan itu semua harus diakui secara terbuka dan jujur," lanjut dia.

Selain itu, SBY juga menyarankan pemerintah harus bisa  mengantisipasi tiga hal yang dianggap penting; perlambatan pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal terakhir, inflasi, dan mulai maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kendati begitu, SBY optimistis pemerintah saat ini mampu mengatasi gejolak ekonomi dan menemukan solusinya. "Diharapkan naik, kalau pertumbuhan ekonomi dari 6 menjadi 5, lalu 4 maka berpengaruh pada semua kehidupan," tutup dia. (Ant/Q-1)