Merosotnya nilai rupiah dan harga saham yang terjadi belakangan ini tak perlu dikhawatirkan secara berlebihan karena ekonomi Indoensia secara fundamental sudah membaik dibandingkan saat krisis moneter tahun 1998 atau krisis global tahun 2008.
Menurut kajian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kalaupun keadaan memburuk, perbankan Indonesia masih akan mampu mengahadapi kondisi itu selama 3-6 bulan ke depan.
Demikian disampaikan Plt Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) Fauzi Ichsan dalam diskusi Economic Challenges di Studio Metro Tv, Selasa (25/8).
"Suku bunga masih 5% dan itu terhitung masih sehat. Kami memiliki dana penjamin Rp 56 Triliun tahun ini, jumlah tersebut adalah yang tertinggi dalam sejarah. Bandingkan dengan krisis global 2008 yang hanya ada dana jaminan Rp 14 Triliun. Bank-bank dalam pantauan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga masih sehat, selama OJK masih menjamin bank di bawahnya sehat, krisis itu sebetulnya masih jauh,"paparnya.
Saat kondisi nilai tukar dan saham melemah, investor biasanya menarik dana keluar dan memindahkannya ke instrumen yang lebih aman, yakni deposito.
Menurut Fauzi, yang diharapkan para investor adalah peraturan dan intervensi pemerintah dalam pasar. Cadangan devisa juga layak digunakan untuk menghadapi situasi sekarang.
"Efektif atau tidaknya itu nomor dua, yang penting bertindak dulu. Pasar itu khawatir pemerintah diam, itu saja. Kalau sudh ada tindakan dari pemerintah,investor bisa yakin lagi dan akan kembali lagi ke pasar uang," jelasnya.
Senada dengan Fauzi, Gubernur Bank Indonesia Agus Marto mengatakan fundamental ekonomi Indonesia yang baik tercermin dari inflasi yang mengarah di bawah 4,5 persen. Padahal inflasi mencapai di atas 8 persen pada 1998. Begitu juga dengan perbankan, saat 1997-1998, neraca perbankan menunjukkan pelemahan, di mana rasio kecukupan modalnya kecil namun kredit macetnya atau non performing loan (NPL) cukup tinggi.
"Sekarang ada peningkatan kredit macet tapi masih dalam batas yang bisa ditoleransi. NPL secara gross hanya 2,6 persen netto 1,4 persen jadi kondisi kita dalam keadaan baik. Data lainnya, tahun 1998 pertumbuhan ekonomi kita minus 14 persen sekarang tumbuh 4,4 persen. Cadangan devisa tahun 1998 hanya US$ 30 Miliar sedangkan sekarang US$ 107 Miliar, " tuturnya.
Dia mengakui pertumbuhan ekonomi melambat akibat harga komoditas yang menjad ekspor utama Indoensia menurun serta perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang dipengaruhi Amerika Serikat dan Tiongkok.
"Kita harus sama-sama memahami, penderitaan yang kita rasakan juga dirasakan dunia sehingga kita tak bisa hanya melihat rupiah. Beberapa negara seperti Brazil, Turki, Afrika Selatan, Malaysia, lebih parah defiasinya, dibandingkan dengan mereka, kita menguat," ungkapnya.
Langkah konkret Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menuturkan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah konkret untuk mengatasi perlambatan ekonomi.
"Kita mendorong agar ekspor tidak bergantung pada komoditas melainkan harus masuk pada industri pengolahan. Pemerintah juga mendorong pencairan belanja daerah. Perkembangannya cukup cepat, akhir minggu lalu, belanja total sudah mencapai 505 sedangkan Juni masih 30-40%. Belanja modal juga sudah bergerak ke arah 20%," katanya.
Mengenai adanya seruan dari salah satu lembaga finansial asing untuk mlepas rupiah, menurut Bambang seruan tersebut tidak berdasar.
"Kami sudah beri peringatan keras melalui perwakilan kantornya di Jakarta," katanya.
Di sisi lain, ekonom Anggito Abimanyu berpendapat butuh adanya pertemuan G20 untuk mengatasi krisis ekonomi global yang tengah terjadi. Dari sisi internal negara, pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan meskipun hanya untuk jangka pendek.
"Yang pertama, pasokan valas harus ditambah agar stabil dari gejolak kalau ada permintaan terhadap Dollar yang melonjak. Lalu, pemerintah juga harus mendorong ekspor, mislanya dengan cara mengurangi bea keluar," ujarnya. (Q-1)