Harga Daging Meroket, Swasembada Sapi Koleratif dengan Kantong Pengusaha
Aedy Azeza Ulfi
16/8/2015 00:00
(--(Ferdian Ananda))
Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima menyebutkan harga daging kian meroket karena swasembada sapi berkolerasi dengan kantong pengusaha.
"Swasembada sapi itu harus koleratif dengan kebutuhan masyarakat, jangan koleratif dengan kantong pengusaha," ucap Aria, Minggu (16/8).
Aria mengatakan swasembada sapi di Indonesia tidak ada yang mencapai target. "Swasembada daging targetnya berapa tahun, berapa datanya, kalau niat sungguh-sungguh mestinya 4 tahun bisa mencapai target," ungkapnya.
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf Sarkawi juga menjelaskan hal serupa. Dia menuturkan perlu ada pengawasan penuh pada program swasembada daging sapi.
"Target 5-10 tahun, pertumbuhan sapi lokal, kita awasi dari bibitnya," tambahnya.
Beberapa pekan lalu, harga daging sapi melonjak di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Jombang, Jawa Timur, Bandung dan Jabodetabek. Kenaikan harga itu dituding program swasembada daging sapi gagal. Banyak pedagang mogok berjualan daging karena sepi pembeli. Ego sektoral
Lebih lanjut Aria Bima mengatakan meroketnya harga daging sapi disebabkan kelalaian pengawasan berbagai pihak dalam pemerintahan.
"Ini kurangnya pengawasan. Data di kementerian yang satu dengan yang lain berbeda. Berapa data akurat kita, berapa sapi dipotong, berapa sapi betina, harus jelas dan terang benderang. Di antara kementerian saja tidak sinkron data kebutuhan kita," terang Aria.
Menurut Aria, perlu ada tindak lanjut serta koordinasi dari Presiden Joko Widodo dengan Kementerian Pertanian, Pembangunan dan sebagainya dalam penuntasan masalah ini. Dia menuturkan, melonjaknya harga daging tidak hanya baru terjadi kemarin.
"Jabodetabek pernah alami hal sama saat Jokowi baru dua bulan menjabat sebagai Presiden. Yang bisa diikuti dan mengurangi ego sektoral ya Presiden. Karena, ini menyangkut lintas kementerian, jadi harus ada tindakan dari Presiden," paparnya. (Q-1)