Pemerintah Perlu Perbaiki Tata Kelola Ketahanan Pangan

Pengamat pertanian Ahmad Yakub menekankan perlunya peningkatan koordinasi antar kelembagaan pemerintah terkait masalah pangan. Dia mengatakan instansi seperti Kementerian Perdagangan-yang telah memiliki menteri baru-semestinya bisa menginventarisasi pengusaha yang bergerak di bidang pangan. Sehingga pengecekan terhaadap stok pangan bisa terpantau berdasarkan arus lalu lintas impor.

“Dengan begitu, pemerintah bisa memonitor dan mengendalikan aktivitas pangan di tanah air,” kata dia saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (15/8).

Di sisi lain, menurutnya Kementerian Pertanian juga wajib memiliki data stok konkrit pangan nasional dalam menjalankan perannya. Dia mencontohkan, masalah kelangkaan daging sapi yang terjadi belakangan ini tak akan terjadi seandainya Kementerian Pertanian mengantongi data-data stok sapi lokal yang tersedia di lapangan, seperti jumlah dan di mana lokasinya.

Menurutnya ada indikasi fenomena seperti kelangkaan daging sapi sengaja diciptakan untuk menguntungkan pihak tertentu. Tersendatnya rantai pasokan dinilainya karena ada upaya menahan pasokan sehingga terjadi kelangkaan dan harga kian melonjak. Akhirnya, kebijakan untuk mengimpor sapi terpaksa harus dilakukan pemerintah.

Dia mengatakan harus ada pembenahan sistem supaya agar permasalahan pangan, seperti kelangkaan daging sapi, tak kembali muncul ke permukaan. Menurutnya, pemerintah perlu menyikapi persoalan pangan degan segera membentuk badan ketahanan pangan. Badan tersebut nantinya yang bertanggung jawab langsung terhadap distribusi, koordinasi produksi, dan manajemen stok pangan nasional.

“Sebab selama ini, peran Bulog hanya bertugas menyerap beras petani dan juga menjaga harga. Namun di sisi lain sebagai BUMN ia harus juga mendapat keuntungan,“ kata dia. (Q-1)