Ekosistem Pengadaan E-Katalog Diperbaiki

Guna meningkatkan transparansi dan mempercepat pengadaan barang dan jasa, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mendorong perbaikan ekosistem pengadaan melalui katalog elektronik (e-katalog).

"Pengadaan barang jasa pemerintah ini kan menjadi kunci penyerapan anggaran dan penyerapan anggaran menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana merubah uang negara menjadi modal," ujar Ketua LKPP Agus Prabowo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (6/8).

Agus menuturkan, perbaikan ekosistem mesti mencakup pembenahan aturan, penganggaran, organisasi, hingga komponen audit. Hal tersebut telah disampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) maupun Presiden Joko Widodo.

"Harapannya aturan pengadaannya disempurnakan dan auditnya juga disempurnakan, karena sekarang ada situasi kondisi orang takut eksekusi pengadaan di lapangan, takut disalahkan, takut karena treburu-buru waktunya. Ini yang akan ditindak lanjuti oleh presiden dan wakil presiden," tuturnya.

LKPP sendiri, menurut Agus, terus menambah jenis barang dalam e-katalog yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 40 ribu item dan banyak dipasok pengusaha lokal. Oleh karenanya, ia mengajak para pengusaha di dalam negeri untuk menjajakan produknya melalui e-katalog.

Pun, ia berharap lebih banyak lagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memanfaatkan fasilitas e-katalog. Sebab, sistem ini sangat efektif dalam penghematan anggaran.

"Contohnya pak Jonan beli bus 1.000 unit dari e-katalog, enggak pakai tender. Dia punya pagu anggaran kemudian dibeli selisihnya 20% penghematan. Itu bukti efisiensi, jadi seperti e-commerce lah ya," katanya.

Namun, Agus juga memberi catatan kepada pemerintah sebab umumnya pembayaran lewat e-katalog tidak secara langsung. Berbeda dengan transaksi yang dilakukan pihak swasta. Hal ini yang masih menjadi ganjalan pengusaha untuk melakukan transaksi dnegan pemerintah.

"Swasta kan cash n carry, pemerintah dibayar tapi ya ngutang dikit, nah faktor yang ini yang masih mengganjal mereka, tapi kalau mereka mau pasti positif, pasti dibayar pemerintah, cuma akan lebih lama daripada swasta," ucapnya.

Adapun pada periode Januari-Juli 2015, nilai transaksi melalui e-katalog tercatat sebesar Rp15 triliun. Jumlah ini sama dengan capaian nilai transaksi selama 2014. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Sarah Sadiqa berharap hingga akhir tahun masih ada tambahan Rp100 triliun.

"Masih ada 179 paket yang belum terbeli oleh pemerintah dengan total nilai Rp100 trlliun lagi. Itu harus dikebut oleh teman-teman kementerian dan daerah," tuturnya.

Untuk itu, LKPP juga akan bertindak pro-aktif dengan lebih banyak memetakan belanja barang/jasa pemerintah. Ini sesuai dengan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta barang tersebut minimal sudah tersedia di pasar dan merupakan fabrikasi nasional.

"Jadi hanya mempercepat beli," ucapnya. (Q-1)