PLTN Sudah Menjadi Suatu Kebutuhan Bagi Industri

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan akan perlunya pemerintah mempertimbangkan penggunaan PLTN. Hal tersebut didasari dari tingkat kebutuhan listrik untuk industri dalam jangka panjang.

"Prinsipnya kita setuju dan memang harus dipikirkan, sebab negara maju juga menggunakan nuklir. Dengan pertimbangan bahwa semua jenis pembangkit juga memiliki tingkat resikonya masing-masing," terang Hariyadi saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (5/8).

Dengan perkembangan seperti itu Harinyadi mengingatkan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan untuk pembangunan dalam jangka panjang. Terutama bila pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sektor industri untuk kedepannya.

"Saat ini mau tidak mau kita memang harus menggunakan nuklir sebab kalau ingin meningkatkan efisiensi industri akan ke sana arahnya. Dengan melimpahnya energi listrik maka industri akan menjadi lebih baik terutama terkait dengan peningkatan daya saing produk industri," jelas Hariyadi.

Dirinya menjelaskan meski teknologi PLTN sangat mahal di awal namun bila dibandingkan secara jangka panjang nilai tersebut akan menjadi lebih murah sebab PLTN dapat memberikan stabilitas dan konsistensi suplai energi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan jenis pembangkit lainnya. Indonesia sendiri saat ini membutuhkan ketersediaan energi yang tinggi guna mengejar pertumbuhan ekonomi yang besar.

Terkait dengan kekhawatiran banyak pihak terkait resiko kebocoran reaktor dan juga sisa limbah radio aktifnya Hariyadi melihat hal itu masih bisa diatur. Dengan menggunakan teknologi terkini maka resiko tersebut akan dapat diminimalisir. Untuk itu pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana manajemen untuk resiko dari limbah tersebut.

Dirinya sendiri berpendapat bahwa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari penambangan batubara secara besar-besaran jauh lebih masif bila dibandingkan dengan penggunaan nuklir yang masih bisa di atur.

"Akan lebih baik bila menggunaka teknologi dari Eropa dibandingkan dengan teknologi dari Rusia atau China sebab akan berkaitan dengan tingkat resikonya. Untuk itu pemerintah harus memperhatikan bauran energi yang akan digunakan kedepannya dengan mempertimbangkan semua faktor baik keuntungan dan kerugian dengan menggunakan pembangkit jenis tertentu," terang Hariyadi.

Defisit listrik
Pengamat energi yang juga Anggota Dewan Energi Nasional, Tumiran saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (5/8) mengungkapkan bahwa seharusnya melihat kondisi Indonesia dari kapasitas per kapita yang dimiliki bukan dari rasio elektrifikasi.

"Idealnya agar ekonomi Indonesia kuat dan listrik bisa menjadi tulang punggung perekonomian dalam mendukung Industri maka listrik per kapita Indonesia itu minimal harus bisa mencapai 1000 watt per kapita. Untuk mencapai angka tersebut maka Indonesia harus memiliki 250 GW atau 5 kali dari kapasitas yang sekarang," ungkap Tumiran.

Menurutnya saat ini Indonesia baru memiliki kapasitas 53 GW dan dengan penambahan 35 (GW) maka jumlahnya baru akan mencapai sekitar 90 GW. Bila jumlah penduduk Indonesia masih 250 juta dalam beberapa tahun kedepan maka listrik perkapita Indonesia baru mendekati 400 watt per kapita.

Indonesia sendiri untuk kapasitas perkapitanya masih masuk di nomer lima setelah Singapura, Brunai darusalam, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Bila dibandingkan dengan Malaysia saja saat ini sudah mencapai 950 watt per kapita.

Untuk itu dirinya memandang bahwa penerapan PLTN (Pembangkit listrik tenaga nuklir) menjadi salah satu opsi rasional untuk stabilitas energi bagi industri untuk kedepannya. Menurutnya penggunaan EBTKE dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan defisit listrik perkapita Indonesia kedepannya.

"Energi terbarukan kita seperti panas bumi memang potensinya 29,5 GW, tetapi berdasarkan expertise proven yang bisa di eksploitasi mungkin hanya sekitar 14 GW. Sedangkan energi hydro yang berpotensi 75 GW tetapi dengan musim kemarau dan kerusakan hutan kapasitas optimalnya hanya rata-rata 30 GW," jelas Tumiran.

Selain itu penggunaan energi matahari masih dinilai mahal dan secara karakter tidak bisa menjadi tulang punggung industri yang memiliki kebutuhan listrik dengan kapasitas yang besar. Sedangkan gas dipandangnya tidak cocok sebagai bahan baku energi dan lebih cocok sebagai bahan baku industri yang lebih banyak rentetan ekonominya. Terlebih lagi pada 2020 diperkirakan gas di Indonesia akan mulai menyusut.

Tumiran sendiri memandang bahwa Indonesia sebetulnya mampu untuk memulai teknologi nuklir namun hal itu harus dimulai agar bangsa Indonesia mampu terbiasa dengan teknologinya. Untuk itu perlu ada political will dari pemerintah untuk memulai penggunaan teknologi tersebut.

"Kita bisa memulainya dari yang kecil dari satu atau dua unit secara bertahap agar proses penguasaan teknologinya berjalan. Jangan langsung membangun banyak secara langsung nantinya akan membeli semua nya dari luar. Jadi secara bertahap kita beli dan kita bangun dari dalam negeri sehingga tidak mengandalkan impor," jelas Tumiran.

Belum lama ini Vietnam telah bekerja sama dengan Rusia untuk membangun PLTN di negara mereka. Dengan pembangunan PLTN tersebut diyakini dapat melipat tigakan penggunaan listrik negara tersebut dalam 15 tahun kedepan.

Hal tersebut sejalan dengan laporan perkiraan dari administrasi informasi energi Amerika serikat yang memandang Vietnam yang telah siap secara signifikan merubah campuran pembangkit listriknya selama dua dekade kedepan dalam modernisasi untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Berdasarkan angka listrik di Vietnam akan berkembang dari 42 GWe menjadi 140 GWe pada 2030 dimana energi nuklir dapat mewakili 8% dari bauran energinya. (Q-1)