PNBP Bebani Pelaku Usaha

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan membebani pelaku usaha.

"PNBP ini justru bukan menekan biaya tinggi logistik, tetapi membebani dunia usaha," kata Ketua Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro di Jakarta, Rabu (8/7).

Apalagi pelaku usaha saat ini sedang menghadapi perekonomian yang melambat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,71% pada triwulan pertama 2015.

Menurutnya, pemerintah seharusnya memperbaiki permasalahan pada logistik. Khususnya waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Saat ini waktu bongkar muat sekitar 5,5 hari padahal Presiden Joko Widodo berjanji memangkas waktu dwelling time hingga 4,7 hari.

Masalah dwelling time ini merupakan prioritas pemerintah mengingat kerugian akibat molornya pengiriman barang ini sangat besar. Lamanya dwelling time di Pelabuhan menjadi salah satu penyebab tingginya biaya logistik nasional dan terganggunya bongkar muat kapal peti kemas padahal sesuai Keppres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain waktu bongkar muat, pelaku usaha pelabuhan juga menghadapi permasalahan yakni tidak terkendalinya pungutan di sektor pelayaran dan forwarding yang berada di bawah kendali Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kurs pelayaran yang ditetapkan Rp14.000 - Rp15.000 per dolar AS (Amerika Serikat) menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha. Ditambah lagi dengan kantor pelayaran yang hanya buka pada hari Senin - Jumat. Serta pengambilan dokumen hanya sampai pukul 15.00 WIB. "Padahal semua aturan akan hal tersebut berada di pengawasan Kemenhub," tuturnya.

Sementara itu, pakar pelayaran dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Saut Gurning meminta orientasi kebijakan yang terkait aspek komersial angkutan laut dan jasa kepelabuhanan perlu menjadi perhatian penting, khususnya dalam usaha menurunkan biaya logistik barang nasional termasuk logistik maritim yang menjadi kontribusi penting.

Usaha pengembangan sejumlah pelabuhan baru seperti yang telah direncanakan dalam rencana strategis Kemenhub khususnya di wilayah Indonesia Timur dan di empat pelabuhan besar di Kuala Tanjung, Makassar, Bitung, dan Sorong sungguh diharapkan realisasinya dalam waktu dekat.

Namun jaringan layanan rute pelayaran yang berbasis hub and spoke perlu diterapkan untuk mendorong pola gerak barat-timur Tol Laut Indonesia.(Q-1)