Pemerintah Tambah Utang dari Jepang untuk Danai Infrastruktur

Pemerintah akan memanfaatkan dana pinjaman dari institusi keuangan Jepang, Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

JBIC berkomitmen meningkatkan dana pinjaman kepada Indonesia untuk membangun proyek-proyek infrastruktur.

"Diambil dong, kita butuh infrastruktur. Kan itu bunga murah," ujar Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi usai menerima perwakilan JBIC di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/7).

Sofjan mengatakan pinjaman tersebut akan membiayai proyek-proyek yang ada di buku biru (blue book) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Di antaranya proyek kelistrikan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, PLTU Asahan III, PLTU Indramayu 1000 MW, dan transmission line dari Jawa Barat ke Sumatera Selatan. Namun, ia tidak mengungkapkan berapa besar keseluruhan pinjaman.

"Itu beberapa miliar dolar satu proyek," katanya.

Guna menindaklanjuti tawaran tersebut, pemerintah juga terus merumuskan proyek-proyek yang sekiranya bisa dibiayai dari pinjaman tersebut. Sementara itu, dalam waktu dekat utusan dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan datang menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Lusa datang, utusannya Prime Minister Abe. Itu lebih konkrit," ucapnya.

Sofjan mengatakan pinjaman dari JBIC tergolong pinjaman lunak sebab institusi keuangan tersebut menawarkan bunga sekitar 0,5% dengan grace period selama 40 tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan kedatangan JBIC sekaligus menjelaskan komitmen Jepang untuk lebih banyak membantu proyek-proyek pemerintah Indonesia. Pun, tawaran JBIC dinilai baik untuk menambah sumber-sumber pembiayaan.

"Itu akan banyak sumber pembiayaan yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia," ucapnya.

Sofyan mengatakan, pemerintah sendiri tengah merumuskan daftar proyek pemerintah yang akan ditawarkan kepala lembaga-lembaga keuangan asing dari Jepang, Tiongkok, ADB (Asian Development Bank), hingga Bank Dunia.

"Nanti itu yang proyek Goverment to Goverment. Nanti juga ada misalnya proyek yang pinjaman langsung ke BUMN. Semakin besar dana yang disediakan lembaga donor maka semakin besar kita memanfaatkan untuk mendukung pembangunan," tuturnya.(Q-1)