Pengadaan Kapal Domistik, Penghematan hingga Rp15 Triliun per Tahun

Instruksi Presiden Joko Widodo kepada kementerian dan BUMN untuk membeli kapal dari galangan kapal domestik diharapkan dapat menjadi suatu stimulus untuk industri galangan kapal dalam negeri. Selama ini Indonesia masih mengandalkan importasi kapal untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Padahal berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Indonesia memiliki 250 galangan kapal. Di mana sebanyak 105 perusahaan berada di Batam dan 145 unit di luar Batam. Namun selama ini hanya galangan kapal di Batam yang menjadi besar sedangkan sisanya hanya berusaha bertahan untuk tidak bangkrut.

"Ini menjadi suatu hal yang mendesak untuk pengembangan industri galangan kapal dan kita bisa menghemat US$1,25 miliar atau Rp15 triliun per tahun. Artinya kita juga akan mengurangi defisit neraca perdagangan yang diakibatkan dari pembelian kapal impor," ujar Menperin Saleh Husin usai kegiatan buka puasa bersama di kediamannya kawasan Widya Chandra, Jakarta, Senin (29/6).

Saleh juga melihat adanya multiplayer effect yang besar dengan berkembangnya industri galangan kapal nasional. Tentunya akan mendorong berkembangnya industri pendukung untuk perkapalan di dalam negeri seperti industri komponen, perbankan, asuransi dan banyak lainnya.

"Langkah strategis ini sesuai Nawa Cita pemerintahan kita. Pak Jokowi bahkan telah langsung menginstruksikan agar kementerian, lembaga dan BUMN wajib membeli kapal dari galangan dalam negeri dan ini menjadi langkah mendorong industri galangan kapal," terang Saleh.

Dalam kesempatan yang berbeda Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengungkapkan kebijakan tersebut akan meningkatkan utilisasi industri perkapalan untuk pembangunan kapal baru yang saat ini masih sekitar 40% serta menambah penyerapan tenaga kerja langsung yang saat ini berkisar 60 ribu orang.

"Kebijakan pemerintah tersebut akan mendorong adanya penambahan investasi di sektor perkapalan. Hitungan kasarnya setiap investasi 1 juta US$ dapat menciptakan tenaga kerja langsung 75 orang dan tenaga kerja tidak langsung hingga 300 orang. Saat ini BKPM sedang mengawal minat investasi sektor perkapalan senilai US$ 9,3 Miliar yang artinya dapat berpotensi menyerap tenaga kerja langsung hingga 700 ribu orang," jelas Franky.

Franky melihat bahwa kebutuhan kapal nasional untuk lima tahun kedepan minimal sebanyak 1000 kapal. Hal itu didasari dari kebutuhan kapal untuk tol laut hingga 619 kapal dan 365 kapal untuk kementerian perhubungan. Jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan sektor migas, perikanan, kapal dinas dan lainnya.

Lebih jauh Franky berharap dalam jangka panjang Indonesia juga akan meningkatkan kinerja ekspornya untuk industri galangan kapal. Hal tersebut lantaran masih terbukanya peluang untuk meningkatkan market share Indonesia secara global.

Saat ini market share Indonesia hanya sekitar 0,3%, di bawah Filipina 2,6% dan Vietnam 1,1%. Sementara tiga pemain utama industri perkapalan adalah Tiongkok 41%, Korea Selatan 33%, dan Jepang 18%.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh industri perkapalan adalah soal perizinan,insentif fiskal hingga akses pembiayaan perbankan. Untuk itu BKPM masih berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait guna menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu juga mengupayakan integrasi perijinan untuk daerah yang memiliki kawasan industri galangan kapal. (Q-1)