Urai Kemacetan Bongkar Muat di Pelabuhan, Presiden akan Bentuk Satgas Dwelling Time

Demi memecah kemacetan bongkar-muat di pelabuhan yang belum mampu diatasi kementerian/lembaga terkait, Presiden Joko Widodo segera membentuk satuan tugas atau task force.

"Saya dengar beliau akan buat task force langsung untuk selesaikan masalah itu. Karena sudah berkali-kali katakan Rp 744 triliun studi 2012 potential loss inefisiensi di pelabuhan," ujar Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/6).

Menurutnya, tindakan itu diambil sebagai tindak lanjut inspeksinya di Pelabuhan Tanjung Priok, belum lama ini. Artinya, kata dia, Presiden tak selesai hanya dengan memarahi anak buahnya akibat waktu bongkar muat kapal yang belum juga menunjukkan perbaikan.

"Supaya make sure apa yang diperintahkan dilaksanakan atau tidak. Karena itu satu manajemen yang penting. Karena kalau lihat, marah, marah, mara, marah, tidak kita ikutin lagi, kita enggak lihat apa yang kurang, jalan enggak," ucap dia.

Luhut pun memastikan pihaknya bakal melakukan peninjauan kembali ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (26/6). Itu adalah tindak lanjut dari pertemuannya dengan Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino, kemarin.

Meski begitu, ia belum bisa mengungkap hasil pertemuan itu maupun mengomentari tudingan Lino kepada delapan kementerian/lembaga yang ada di pelabuhan sebagai penyebab lamanya waktu bongkar muat itu. Pihaknya mengaku bakal memaparkan hasil kajian titik sumbat lamanya dwelling time.

"Banyak itu. Nanti saya jelaskan. It's about time," kilahnya.

Lino, kemarin, menepis bahwa pihaknya adalah penyebab utama mandegnya dwelling time. Ia menyebut bahwa ada delapan kementerian/lembaga yang seharusnya mengisi kantor yang disediakan di pelabuhan dalam hal administrasi bongkar muat. Tetapi baru dua yang sudah terisi. Dan itu menyumbat proses bongkar muat. (Q-1)