Petani Dituntut Kuasai Jaringan Pemasaran Produk

PARA petani di Indonesia dituntut bisa menguasai jaringan pemasaran produk mereka sehingga bisa mengambil keuntungan optimal dari sisi perdagangan komoditas yang dihasilkan.

Hal tersebut antara lain bisa dilakukan para petani dengan cara menitipkan produk mereka di online-online store, ataupun dipasarkan sendiri melalui online.
“Jadi, jangan sampai petani kita arahkan terus menjual gabah. Setop itu. Petani harus bisa menjual beras. Tetapi beras harus bentuk kemasan karena keuntungan ada di situ dan petani harus bisa menjual sampai ke konsumen. Keuntungan ada di perdagangan, keuntungan ada di pemasarannya,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Presiden pun bercerita terkait dengan kunjungannya ke Indramayu, Jawa Barat, serta melihat para petani dan badan usaha milik negara (BUMN) membuat perseroan terbatas (PT).

“Sisi produksi bagus, pengeringan tidak digelar di rumah, melalui RMU (rice milling unit)-nya ada di situ sehingga kualitas berasnya naik dari medium ke premium karena yang pecah sedikit sekali, rendemennya juga lebih tinggi,” katanya seperti dikutip dari Antara. Beras juga, lanjut Presiden, langsung dikemas dan diberi brand dengan gambar dan desain menarik sehingga konsumen tertarik untuk membeli.

“Tanpa kita masuk ke urusan bisnisnya, urusan pemasarannya, lupakan loncatan kenaikan kesejahteraan petani akan ada,” jelasnya. Guna mendorong itu, pemerintah juga telah menggelontorkan dana ke desa-desa termasuk melalui Kementerian Pertanian, yakni sekitar 40% anggaran ada di Kementan.

Sampai tahun ini yakni tahun keempat sudah digelontorkan Rp187 triliun dana desa. “Rp20 triliun, Rp47 triliun, Rp60 triliun, Rp60 triliun. Sudah Rp187 triliun. Ini angka besar sekali, tetapi petani harus bisa mengawasi ini digunakan untuk apa,” katanya.

Menurut Jokowi, harus ada pengawasan oleh para petani, misalnya untuk infrastruktur, irigasi, dibuat jalan produksi di sawah, selain juga jembatan yang akan mempercepat proses transportasi. Ke depan hal-hal itulah yang akan memberikan efek besar bagi produksi dan pemasaran para petani di Indonesia.  

Selain jaringan pemasaran, Presiden berpesan kepada Menteri Pertanian agar tidak mengonsentrasikan petani terhadap penanaman padi. “Ada komoditas lain yang memiliki nilai tambah lainnya juga harus kita kembangkan. Misalnya kopi. Siapkan bibit yang baik untuk ditanam,” jelas Jokowi.

Namun, dia menekankan agar tidak semua petani menanam komoditas yang sama. “Tapi juga jangan ramai-ramai semua menanam kopi, nanti harga jatuh bareng-bareng. Tanam juga rempah-rempah,” tuturnya.

Teknologi

Secara terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan agar  berbagai pemangku kepentingan bisa fokus menerapkan inovasi teknologi guna memajukan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk itu, lanjut dia, siapa saja yang memiliki paten untuk alat sektor pertanian diminta jangan ragu memberitahukan kepada Kementerian Pertanian.

Mentan mengemukakan secara internal saat ini pihaknya telah benar-benar memperhatikan royalti dari panen sehingga peneliti juga semakin termotivasi.

Pasalnya, menurut Mentan, inovasi teknologi seperti melalui alat mesin pertanian bisa mendorong swasembada pangan serta meningkatkan ekspor hasil pertanian.
“Swasembada pangan dan bahkan ekspor bisa dicapai selain menggunakan teknologi juga mekanisasi. Tujuan mekanisasi ialah bisa menekan biaya tanam hingga 40%,” kata Mentan.

Bahkan, lanjut dia, dengan menggunakan mekanisasi, indeks pertanamannya bisa meningkat dua kali lipat atau jika sebelumnya petani hanya bisa menanam satu kali per tahun menjadi naik bisa menanam dua kali per tahun.

Kemudian, katanya, susut panen (padi yang hilang selama proses panen) yang biasanya sekitar 10% bisa ditarik kembali. “Yang juga tak kalah pentingnya memakai teknologi dan mekanisasi untuk mendorong generasi muda turun ke pertanian,” pungkas Amran. (E-3)