Pemerintah Keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-15

PEMERINTAH mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-15. Kebijakan tersebut lebih fokus pada perbaikan sistem logistik nasional untuk mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa implementasi paket kebijakan ekonomi terkait kemudahan logistik nasional akan dibagi ke dalam tiga paket kebijakan ekonomi. "Nanti di dalam pelaksanaan kelihatannya mau tidak mau kita bagi tiga," ujarnya dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/6).

Untuk kebijakan pertama yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi ke-15 ini, pemerintah fokus pada peningkatan peran dan skala usaha untuk angkutan dan asuransi nasional.

"Kenapa angkutan dijejerkan dengan asuransi? karena asuransi itu selalu ikut dalam ekspor impor dalam transaksi di dalam negeri dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galangan kapal maupun pemeliharaan kapal di dalam negeri," paparnya.

Selain itu, paket kebijakan ekonomi ini pun mengatur kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional. Hal itu akan direalisasikan dengan mengeluarkan kebijakan, yakni mengurangi biaya operasional jasa transportasi, menghilangkan persyaratan perizinan yang berlebihan pada angkutan barang dan meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan.

Juga, sambungnya, dengan melakukan standardisasi dokumen arus barang dalam negeri, mengembangkan pusat distribusi regional, kemudahan pengadaan kapal tertentu dan mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas dan sebagainya. "Itu masuk dalam paket (kebijakan ekonomi) hari ini," ujarnya.

Sementara itu, dalam paket kebijakan berikutnya atau paket kebijakan ekonomi ke-16 akan difokuskan mengenai penguatan kelembagaan dan kewenangan Indonesia National Single Window (INSW). Disampaikan Darmin, pemerintah berencana memberikan fungsi independensi bagi badan INSW agar dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor-impor.

Selain itu, pemerintah juga berencana membangun single risk management untuk kelancaran arus barang dan penurunan dwelling time.

Adapun paket kebijakan ekonomi yang selanjutnya atau paket kebijakan ekonomi ke-17 yang akan dikeluarkan adalah terkait penyederhanaan tata niaga, termasuk soal LARTAS (Larangan Terbatas) .

Adanya paket kebijakan ekonomi ke-15 yang baru dikeluarkan ini, Darmin mengaku belum bisa mengakumulasi bagaimana dampaknya terhadap sektor ekonomi. "Kalau itu kita belum hitung, karena banyak sekali yang harus dihitung dan disimpulkan," tandasnya. (OL-3)