Sistem Informasi Pantau Inflasi Pangan

BANK Indonesia (BI) meluncurkan situs Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Situs itu bakal menjadi rujukan informasi harga untuk pengambilan kebijakan penanganan inflasi dan perluasan informasi harga kepada produsen dan konsumen.

Menurut Gubernur BI Agus Martowardjojo, situs informasi berbasis itu akan menjadi tempat menghimpun data. Informasi data yang valid niscaya akan memudahkan pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan mengendalikan inflasi.

“Keberhasilan kebijakan inflasi tidak hanya memerlukan informasi, tapi butuh dukungan data,” sebut Agus di sela peluncuran PIHPS, di Jakarta, kemarin. Turut hadir pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Lebih jauh dijelaskan, tujuan pembukaan PIHPS ialah mengurangi kesenjangan informasi harga antara produsen dan konsumen. Selain itu, pengembangan sistem informasi tersebut bermanfaat sebagai acuan pelaku usaha dan produsen dalam menetapkan harga, acuan konsumen dalam membeli, hingga sinyal awal terjadinya gejolak harga komoditas di pasar.

Data di dalam PIHPS Nasional mencakup data harga di pasar tradisional untuk 10 komoditas pangan, dengan 21 varian yang dominan dikonsumsi masyarakat dan menjadi sumber inflasi pangan. Sebanyak 10 komoditas pangan itu memiliki bobot lebih dari 50% bobot volatile food. Komoditas pangan itu meliputi beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng.

Agus menambahkan nantinya PIHPS di semester kedua 2017 akan ditambah dengan data di 50 pasar modern. Harga-harga yang ditransaksikan di pasar modern akan masuk ke sistem.

Tahun ini pemerintah tetapkan sasaran inflasi nasional 4% plus minus 1%. Pada 2018 nanti ditetapkan 3,5% plus minus 1%. Ini menjadi tantangan bersama untuk sejajar dengan setidaknya negara-negara di Asia Tenggara, yang rata-rata tingkat inflasi hanya 2%-3%.

Harga adil
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dengan mengecek melalui laman www.hargapa­ngan.id, akan timbul transparansi harga. Dengan demikian, konsumen, produsen , dan distributor itu mendapatkan harga yang adil (fair price) sehingga tidak ada pihak-pihak yang bisa melakukan praktik kartel dan mendapat excessive profit.

“Kita memerangi praktik kompetisi yang tidak sehat. Banyak sekali anomali harga yang tidak bisa diprediksi di Indonesia yang tidak terjadi di negara lain. Nanti diharapkan ada suatu undang-undang untuk pengaturan harga sehingga tidak ada satu pun bisa semena-mena menaikkan harga,” tukas Sri Mulyani.

Pada kesempatan serupa, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pihaknya akan melakukan pengadaan papan digital yang akan dipasang di pasar. Papan harga tersebut terutama akan dipasang pada pasar-pasar yang masuk program revitalisasi. Papan harga itu bisa menjadi panduan konsumen yang datang ke pasar. (E-4)