Apersi Ajak Dukung Program Satu Juta Rumah Murah

KETERSEDIAAN rumah murah dan kebutuhannya di kalangan masyarakat kurang mampu, masih timpang. Artinya banyak masyarakat yang membutuhkan adanya rumah murah namun ketersediaanya tidak dapat memenuhi. Untuk itu, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengajak
semua pihak untuk mendukung program sejuta rumah yang sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah mengatakan realisasi pencapaian program sejuta rumah secara nasional masih jauh dari target.

"Capaian program satu juta rumah baru tercapai 20-30 persen secara nasional. Artinya capaian target masih sangat jauh sejak program ini diluncurkan," jelasnya usai Rapat Koordinasi Apersi se-Indonesia yang diadakan di Palembang, Kamis Malam (8/6).

Ia mengungkapkan, melihat kondisi tersebut, perlu ada evaluasi terhadap program tersebut. Mulai dari Standard Operasional Prosedur (SOP) di perbankan sampai kebijakan pemerimtah daerah setempat terkait perizinan dan kebutuhan lahan.

"Program sejuta rumah adalah program pemerintah, jadi butuh dukungan semua pihak. Mulai dari pengembang, perbankan, pemerintah daerah setempat yang berkaitan dengan perizinan dan kebijakan lainnya," kata dia.

Melalui rakor itu, ia berharap dapat menjadi silaturahmi dengan semua pihak sehingga bisa menciptakan sinergitas untuk mencapai tujuan pembangunan sejuta rumah murah itu. Jika tidak sinergi, kata dia, maka sulit mencapai program rumah murah yang menjadi target pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat.

"Kami dari Apersi berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan bersama perbankan untuk mewujudkan sinergitas dalam mewujudkan program satu juta rumah. Seperti yang disampaikan beberapa pengembang yang tergabung di Apersi terkait miskomunikasi yang terjadi," kata dia.

Junaidi menerangkan, Apersi mendapat target 130.000 unit rumah, sementara untuk Sumsel lebih kurang 6000 unit rumah. Meski belum mendapat angka pasti, kondisi yang disampaikan dalam rakor menunjukkan jika capaian target masih terkendala persoalan teknis perbankan.

"Kita lihat serapan konsumen kurang lancar. Di mana ada miskomunikasi terkait dengan sinergi antara pengembang dan perbankan," jelasnya.

Junaidi tidak menampik jika kondisi ekonomi juga menjadi salah satu faktor sulitnya realisasi target program satu juta rumah. Hanya saja, hal itu bukan menjadi kendala utama, jika sistem dan prosedurnya tidak menyulitkan.

Karena fakta di lapangan banyak kendala ditemukan adalah terkait dengan penghasilan masyarakat. Di mana, banyak perbankan hanya melihat dari fix income calon debitur bukan dari non fix income.

"Memang daya beli masyarakat menurun. Tapi, kita tidak dapat menyalahkan hal itu. Intinya perlu ada evaluasi, karena perlu langkah agar ini dapat terlaksana, karena program itu dilaksanakan agar seluruh masyarakat mendapatkan rumah," ujarnya.

Perlu ada perubahan sistem seperti mempercepat SOP nya, karena dengan adanya tengat waktu yang lebih singkat, maka proses yang dilakukan pengembang dapat lebih efektif.

"Kita minta kedepan waktu proses di perbankan dapat dipersingkat, terutama bagi perbankan di daerah. Jangan sampai masalah waktu menjadi masalah, seperti kalai memang dapat selesai lima hari jangan diperlambat lagi," tandasnya. (OL-5)