Kejar Target Pajak, Indef Sarankan Pemerintah Beri Insentif Swasta

TARGET pajak hingga bulan Mei yang baru mencapai 30,9% dinilai Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto tidak terlalu mengagetkan. Indef telah memprediksi selesainya program pengampunan pajak bakal menyulitkan Ditjen Pajak dalam mencapai target pajak.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

"Kita sudah ingatkan waktu tax amnesty tahun lalu ada tax amnesty yang selamatkan defisit di bawah 3%, kalau tidak ada tax amnesty jebol," ucapnya di Jakarta, Kamis (8/6).

Untuk mencapai target pajak Rp1,300 triliun tersebut, Eko meminta pemerintah untuk memaksimalkan dua sisi yakni sisi ekstentifikasi dan intensifikasi.

Untuk ekstensifikasi, Eko menyebut pemerintah bisa menambah dan mengeksplorasi kembali barang-barang yang bisa dikenakan cukai, tidak hanya rokok dan miras. Barang baru yang bisa dikenakan cukai, kata Eko, salah satunya adalah barang mewah.

"Barang mewah kan bisa itu kan tidak terlalu ganggu kalau harga naik memang yang beli orang kaya," ucapnya.

Adapun dari sisi intensifikasi, pemerintah bisa memberikan insentif kepada swasta dalam pembangunan infrastruktur. Sebab sejauh ini dalam pembangunan infrastruktur pemerintah seperti mengambil seluruh porsi.

Jika swasta diberikan porsi yang lebih, sektor swasta akan semakin tumbuh dan target pajak tercapai. Apalagi selama ini porsi pendapatan pajak yang paling banyak berasal dari wajib pajak badan yakni swasta.

"Belanja modal mereka tidak banyak terlibat akhirnya pendapatan mereka segitu-gitu saja, memang secara politk enak pemerintah bicara sudah bikin ini bikin itu tapi swasta tidak banyak bergerak, padahal dia kontributor utama dalam perpajakan," jelasnya

"Kalau memang tidak bisa tingkatkan basis pajak yasudah swastanya didorong untuk tumbuh, kalau swasta tumbuh dia setor pajaknya lebih," pungkasnya. (OL-6)