Pemerintah Naikkan Usulan Lifting Minyak di RAPBN 2018

SETELAH mendapat kritikan dari sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, pemerintah mengusulkan target lifting minyak sebesar 800 ribu barel per hari (bph) pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018. Angka itu setidaknya lebih tinggi dibandingkan ambang batas bawah yang diusulkan sebelumnya 771 ribu bph.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR mengenai pembahasan pendahuluan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Rabu (7/6).

Bila lifting minyak diusulkan 800 ribu bph, lifting gas bumi ditargetkan 1.200 ribu barel setara minyak per hari (bopd). Dengan demikian, total lifting migas diusulkan 2.000 ribu barel setara minyak per hari (boepd).

Usulan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan APBN 2017 yang ditetapkan sebesar 1.965 ribu barel setara minyak per hari (boepd).

Adapun untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok US$ 55 per barel. Pengajuan besaran ICP tersebut mempertimbangkan fluktuasi harga minyak dunia yang belum sepenuhnya pulih.

Hingga 2020, harga minyak dunia diprediksi tidak jauh dari kisaran US$60 per barel. Adapun saat ini harga minyak dunia dari berbagai indeks tercatat US$46-US$50 per barel. Di lain sisi, faktor geopolitik di kawasan Timur Tengah juga berpengaruh besar dalam mengkerek harga minyak dunia.

"Kalau kita lihat misalnya situasi di Timur Tengah, sudah mulai bergerak lagi kan? Jadi geopolitik itu perannya besar sekali," ujar Wiratmaja sebagaimana dikutip dalam laman resmi esdm.go.id, Kamis (8/6).

Mengenai volume BBM bersubsidi, pemerintah mengusulkan sebesar 17,14 juta kiloliter (KL). Dengan rincian volume minyak tanah tetap sebesar 0,61 juta KL dan Solar 16,53 juta KL. Ini berarti terdapat kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 16,61 juta KL.

Kenaikan usulan volume Solar bersubsidi tahun 2018, menurut Wirat, berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1%.

“Dilihat (paparan) Menteri Keuangan, untuk tahun depan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,1 persen, berarti pertumbuhan kebutuhan Solar akan naik. Dengan proyeksi itu kita usulkan juga Solarnya akan naik," papar Wirat.

Terkait volume LPG bersubsidi, Pemerintah mengusulkan dua angka yaitu pertama, sebesar 3,740 juta metrik ton dengan catatan program Subsidi LPG Tepat Sasaran dilakukan serentak sejak Februari 2018 dan kedua, 6,952 juta metrik ton jika tidak dilakukan Program Subsidi Tepat Sasaran. (OL-6)