Kepala Bappenas: Indonesia Membidik Investasi hingga US$200 Miliar setelah Upgrade Peringkat S&P

EKONOMI terbesar di Asia Tenggara memperkirakan dapat menikmati investasi US$200 miliar (sekitara Rp2.600 triliun) di masa depan setelah kenaikan peringkat kredit oleh S&P Global Ratings. Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro kepada CNBC, Rabu (7/6).

"Sekarang setelah peringkat investment grade ini, saya yakin ada lebih dari US$100 miliar atau US$200 miliar investasi potensial, tidak hanya di obligasi pemerintah tapi juga saham dan obligasi korporasi."

Dari tiga lembaga pemeringkat utama, S&P menjadi lembaga yang terakhir menilai peringkat sovereign Indonesia sebagai investment grade. Perusahaan tersebut telah lama menyangkal status yang didambakan Jakarta di tengah kekhawatiran melemahnya penerimaan negara.

Namun dalam sebuah keputusan bulan lalu, S&P akhirnya mengubah suaranya, dengan alasan berkurangnya risiko fiskal. Negara dengan peringkat lebih tinggi biasanya menikmati biaya pinjaman yang lebih murah.

"Saat saya menjabat sebagai menteri keuangan, saya ingat ketika kami mengunjungi beberapa investor, mereka selalu bertanya kapan kami akan mendapatkan investment grade dari S&P," kata Brodjonegoro di sela-sela Nomura Investment Forum di Singapura.

Ada dana tertentu yang menunggu untuk datang ke Indonesia tapi sebelumnya tidak dapat karena peraturan internal yang mewajibkan status investment grade dari Fitch, Moody's dan S&P, jelasnya.

Bambang Brodjonegoro menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas sejak Oktober 2015 setelah perombakan kabinet Presiden Joko Widodo yang menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.

Brodjonegoro mencatat, dana Jepang dan Timur Tengah bisa menjadi sumber investasi masa depan.

Ia menyatakan, Indonesia memiliki hubungan baik dengan negara-negara Timur Tengah. Mengingat krisis diplomatik saat ini antara Qatar dan pemerintah Arab yang terkemuka, Jakarta mendorong para pihak untuk melakukan dialog yang konstruktif.

Sebagai importir minyak dari negara-negara Timur Tengah, Indonesia akan memantau dampak sengketa harga minyak mentah dan menghitung dampaknya pada biaya bahan bakar dalam negeri, kata Brodjonegoro. (CNBC/OL-6)