Kepala Bappenas dan Menkeu Bahas APBN-P di Istana

KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Kedua tak menampik membahas soal anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2017.

"Ya semuanya (dibahas)," kata Bambang usai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6).

Mantan Menteri Keuangan itu enggan membeberkan hasil pembahasan dengan Presiden, apakah ada perubahan anggaran atau tidak.

"Maunya nambah mulu, nanti kita lihat ya," ucap dia.

Setali tiga uang, Sri Mulyani juga bungkam soal hasil pertemuan dengan Presiden. Ia berdalih pertemuan tersebut hanya konsultasi.

"Tidak ada (laporan), hanya konsultasi saja. Nanti aja ya," kata Sri Mulyani.

Tapi, kata dia, akan ada sidang kabinet paripurna untuk membahas APBN-P 2017 dan APBN 2018, pada 6 Juni 2017 besok. Dalam rapat tersebut Sri Mulyani akan melaporkan seluruh perkembangan APBN 2018.

Pemerintah akan menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017 ke DPR, awal Juni 2017. RAPBN-P ini mengalami kenaikan penerimaan dari bahan harga minyak. Namun, ada sedikit penurunan dari penerimaan pajak.

"Secara total mungkin ada net sekitar Rp15 triliun," ucap Sri Mulyani usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/5).

Dalam RAPBN-P tersebut juga ada anggaran yang bakal dialokasikan ke dalam berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung program-program prioritas. Itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, akan ada perubahan pada anggaran kementerian dan lembaga. Sebab, Presiden sudah memerintahkan kementerian dan lembaga menyisir kembali belanja-belanja yang sifatnya barang, seperti perjalanan dinas, dan lainnya.

"Kami memperkirakan ada sekitar Rp16 triliun yang bisa kita sisir dari belanja barang ini, yang kemudian nanti akan dialokasikan bersama sama kenaikan yang tadi kenaikan Rp15 triliun," kata Sri. (MTVN.OL-6)