Memberdayakan Desa Pekerja Migran

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan membentuk dan memfasilitasi 400 Desa Migran Produktif (Desmigratif) dalam jangka waktu tiga tahun ke depan.

Desmigratif merupakan program terobosan Kemenaker dalam memberdayakan serta meningkatkan perlin­dungan dan pelayanan terhadap calon tenaga kerja Indonesia (CTKI), TKI, dan para keluarga, khususnya di desa-desa asal pekerja migran tersebut.

“Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada CTKI, TKI, dan anggota keluarga mereka,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri di Kantor Kemenaker, Jakarta, kemarin.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenaker bersinergi dengan tujuh kementerian, yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kerja sama itu tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani tujuh pihak terkait.

Hanif menjelaskan nota kesepahaman itu untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dan efisien serta didasarkan asas saling membantu dan mendukung terlaksananya penyelenggaraan program.

Ruang lingkup kerja sama itu meliputi, antara lain, pertukaran data dan informasi, pembangunan pusat layanan migrasi, penumbuhkembang­an usaha produktif desa atau kawasan perdesaan migran produktif berbasis sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta pembentukan dan pengembangan usaha melalui badan usaha milik desa. “Saya berharap nota kesepahaman ini dapat mendorong efektivitas program Desmigratif dan dapat segera diaplikasikan sehingga para CTKI dan TKI bisa memperoleh manfaat dari kerja sama ini dengan cepat,” kata Hanif.

Dia menjelaskan pemerintah memprioritaskan prog­ram itu untuk desa-desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri. (Pra/E-2)