Pengurangan Ketimpangan Tanggung Jawab Bersama

BANK Dunia menilai pemecahan masalah ketimpangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat dan dunia usaha juga menjadi pihak yang bisa membuat permasalahan ketimpangan bisa segera teratasi.

Dalam acara seminar nasional bertajuk Indonesia Menuju Ekonomi Berkeadilan, Kepala Ekonom Bank Dunia Vivi Alatas mengatakan masyarakat memiliki peran dalam mengurangi ketimpangan, yakni melalui pentingnya membayar pajak.

“Jadi bukan tugas pemerintah saja. Pelaku-pelaku kunci, yang penting bayar pajak, jadi Indonesia punya ruang untuk mengatasi ketimpangan,” kata Vivi di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta,kemarin.

Vivi mengatakan uang dari pembayaran pajak yang terkumpul menjadi alat dalam mengatasi kemiskinan. Dia mengatakan instrumen fiskal bisa menjadi alat yang penting untuk mengatasinya, yakni dengan adanya kebijakan bantuan sosial memalui cash transfer.

Sayangnya, di Indonesia, penggunaan instrumen fiskal melalui cash transfer kepada masyarakat masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan negara lain yang telah menerapkan kebijakan serupa untuk mengatasi ke­timpangan.

“Di Indonesia belum efektif untuk kurangi ketimpangan karena direct transfer masih 0,5%, di Argentina sudah 3,7%,” ujar dia.

Dorong pemerataan
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Darmin Nasution memaparkan saat ini pemerintah sedang menjalankan kebijakan pemerataan ekonomi yang terdiri atas tiga area utama, yaitu kebijakan pemerataan lahan, kebijakan pemerataan kesempatan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Dari tiga pilar besar inilah, kita turunkan kebijakan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang berkeadilan,” ujar Darmin.

Dirinya menegaskan diperlukan peranan dari semua pihak sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan untuk mengatasi ketimpangan. “Tentu ini jauh dari sempurna dan kita masih perlu mengambil pengalaman dari negara-negara lain,” tandasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menambahkan, pada 1999, Gini ratio menunjukkan angka 0,308 dan secara bertahap meningkat 0,41 hingga 2015.

“Satu tahun terakhir baru merasakan dampak dari kebijakan ekonomi kita menurunkan Gini ratio 0,394 pada September 2016,” kata Iskandar.

Meskipun Gini ratio sudah cukup menurun, pemerintah menyadari bahwa ketimpang­an ekonomi masih terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi ketimpang­an yang terjadi di masyarakat, pemerintah perlu untuk terus menggenjot dan mempercepat pembangunan secara merata.

Pemerintah juga terus mencoba untuk merumuskan beberapa sektor yang sebetulnya merupakan fondasi dari ekonomi, yaitu industri sektor manufaktur, sektor pariwisata, dan sektor perikanan. Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting ialah penerapan. (MTVN/E-1)