Pemerintah Naikkan Target Pertumbuhan Ekonomi

BERUBAHNYA beberapa asumsi makroekonomi karena pengaruh domestik ataupun global mendorong pemerintah menaikkan sejumlah target pada APBN 2017.

Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

“Perubahan terbesar harga minyak dari US$45 menjadi US$50 per barel. Ini bisa mengompensasi pertumbuhan pajak yang tidak setinggi perkiraan semula,” kata Sri Mulyani (lihat grafik).

Selain itu, pemerintah menaikkan target pertumbuhan ekonomi dari 5,1% menjadi 5,3%. Menurut Sri Mulyani, optimisme pemerintah itu berdasarkan perbaikan komponen ekspor dan impor jika dibandingkan dengan tahun lalu.

“Ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi dari yang diasumsikan ketika menyusun APBN 2017. Realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal pertama saja 5,01%. Untuk mencapai 5,3% kita harus tumbuh lebih tinggi di kuartal II, III, dan IV, yaitu sekitar 5,4%. Ini memang sesuatu yang tidak mudah,” ujar Sri Mulyani.

Dari sisi belanja, lanjut Sri Mulyani, Presiden menginstruksikan penyisiran belanja di setiap kementerian dan lembaga. Salah satu komponen belanja yang kelak dikurangi ialah biaya perjalanan dinas. “Dengan langkah ini pemerintah dapat menghemat anggaran sekitar Rp16 triliun.”

Mengenai alokasi berbagai subsidi, Menkeu mengungkapkan, jika tidak ada perubahan total, subsidi listrik dan gas akan lebih besar dari asumsi APBN 2017. Namun, sebelum mengubahnya, dia perlu membahasnya bersama Menko Perekonomian dan Menko PMK.

Dalam Rapat Paripurna DPR kemarin, sejumlah fraksi memberikan catatan tentang RAPBN 2018 sebelum membahasnya bersama-sama.

“Pertumbuhan ekonomi 5,4%-6,1% itu terlalu optimistis karena kondisi ekonomi global belum pulih benar,” ujar juru bicara Fraksi Partai Demokrat Verna Gladies Ingkiriwang.

Dalam RAPBN 2018, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4%-6,1%, inflasi 3,5% plus minus 1%, dan nilai tukar rupiah pada rentang 13.500-13.800 per dolar AS.

Juru bicara Fraksi PDIP Adisatrya Suryo Sulisto menyarankan pemerintah menjadikan amnesti pajak sebagai momentum pengejaran pajak.

“Penerimaan negara bukan pajak juga harus dioptimalkan dengan memperluas cakupan dan penyesuaian tarif.” (Pol/Tes/X-3)