Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
KEMENTERIAN Keuangan mencatat utang pemerintah pusat hingga akhir April 2017 mencapai Rp3.667,41 triliun. Utang ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.932,69 triliun (80%) dan pinjaman sebesar Rp734,71 triliun (20%).
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, utang Indonesia hingga saat ini tidak lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lainnya. Adapun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hanya mencapai 30%.
“Utang Indonesia kalau dibandingkan dengan berbagai negara, tidak termasuk tinggi. Dia masih ada di rasio 30%. Malah sedikit di bawah dari GDP. Dan itu masih di bawah kebanyakan negara. Tetapi tentu kita tidak bisa hanya sekadar mengatakan pokoknya kita masih rendah, karena memang pertumbuhannya relatif cepat,” ujarnya di Gedung Kebangkitan Nasional, Selasa (30/5).
Penyebab tumbuh cepatnya utang karena Indonesia memang mendorong betul pembangunan. Pemerintah sejak tahun lalu berupaya mengubah skema, melengkapi pembiayaan agar jangan tergantung kepada PABN saja. Tujuannya tidak lain agar tidak terus menerus meminjam uang.
Melihat proyek strategis nasional, lanjut Darmin, kini sudah lebih besar pembiayaan yang berasal dari non pemerintah. Pemerintah pun saat ini terus berupaya agar utang pemerintah tak selalu mengalami peningkatan. Salah satunya adalah dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menurut Darmin, dampak dari skema ini telah mulai dirasakan oleh pemerintah.
“Baik swasta atau BUMN. kalau tidak salah angkanya kira-kira 60% yang bukan dari APBN. Jadi pemerintah memang juga berusaha betul supaya pembangunan infrastruktur mutlak perlu jangan sampai membebani APBN terlalu besar," ungkap Darmin.
Ia menyatakan, saat ini banyak pembangunan infrastruktur seperti air minum dan jalan tol yang menggunakan skema KPBU. Tujuannya ialah supaya jangan terlalu membebani APBN.
"Pemerintah pada dasarnya sudah menetapkan mana saja daftarnya yang prioritas. Tinggal mencari siapa investor yang tertarik. Jadi kalau kembali ke soal utang, kita utangnya kalau dilihat dari standar internasional relatif masih aman. Walaupun betul pertumbuhannya agak tinggi,” tukas Darmin. (OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved