Stabilkan Harga, Djarot Berdayakan BUMD DKI

PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berupaya menstabilkan harga bahan pokok selama bulan puasa hingga menjelang Lebaran sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kebijakan kami ini kan sudah dari awal. Bukan menekan, tetapi menstabilkan harga. Karena Pemprov DKI kan anggota Tim Inflasi Pemerintah Daerah (TIPD),” kata Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/5).

Langkah yang dilakukan Pemprov DKI tidak melakukan operasi pasar seperti tahun-tahun lalu. Melainkan memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI yang bergerak di sektor pangan dan barang (sembako).

BUMD-BUMD tersebut ialah PD Dharma Jaya untuk kebutuhan daging sapi, PT Tjipinang Food Station untuk kebutuhan sembako hingga mengoperasikan 153 pasar tradisional di bawah koordinasi PD Pasar Jaya.

“Jadi bukan operasi pasar. Tapi kita punya BUMD, sehingga harga bahan pokok di Jakarta yang sekarang kita pantau, relatif stabil. Terutama seperti beras, gula, terigu, daging dan lain-lain,” ujarnya.

Dia memberikan contoh bahwa PT Tjipinang Food Station kini tidak hanya menyewakan gudang, tetapi melakukan pembelian dan penjualan sembako yang harganya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah, atau lebih murah dibandingkan harga di pasaran.

“Food Station juga sekarang berubah. Kalau dulu hanya sekedar nyewa-nyewain gudang. Sekarang sudah melakukan pembelian dan kerja sama dengan Bulog untuk menstabilkan harga beras dan komoditas lainnya,” jelas mantan Wali Kota Blitar ini.

Selain itu, Pemprov DKI mempunyai mekanisme melindung warga tidak mampu agar dapat membeli sembako dengan harga murah.

"Bagi siswa penerima dana Kartu Jakarta Pintar (KJP), bisa menggunakan KJP untuk membeli kebutuhan pokok," kata dia.

Pembelian kebutuhan poko dengan menggunakan KJP bisa dilakukan di tiga gerai Jakmart di Kantor PD Pasar Jaya, Cikini; di Pasar Pramuka dan Pasar Rawabening, Jakarta Timur. Selain itu, dapat membeli bahan sembako di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang memiliki PKK Mart. Sebagai informasi Jakmart dikelola PD Pasar Jaya, sedangkan PKK Mart dikelola Tim PKK DKI Jakarta.

“Untuk mencegah pihak yang nakal sudah kita antisipasi. Salah satunya kita punya PT Tjipinang Food Station. Itu tujuannya untuk mengantisipasi para tengkulak-tengkulak itu,” ujar Djarot.

Langkah lain yang dilakukan Pemprov DKI ialah bekerja sama dengan pemerintah daerah di luar DKI Jakarta yang menjadi daerah produsen sembako, dengan begitu harga yang didapatkan bisa lebih murah.

“Dengan pemda yang lain, kami langsung kerja sama dengan mereka. Karena Jakarta kan bukan daerah produsen tapi distribusi. Maka kita kerja sama dengan pemda seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat serta Lampung. Untuk daging sapi dengan NTT. Ini semua yang kita lakukan selama ini,” ujarnya. (OL-6)