OJK dan Praktisi Diharapkan Lebih Terbuka

KETUA Umum Asosiasi Emiten Indonesia Franciscus Welirang mengharapkan komisioner baru OJK mampu menciptakan hubungan lebih terbuka antara OJK dan praktisi atau pelaku pasar.

"Kami harap para anggota OJK yang baru mengerti betul perbedaan peran sebagai penguasa dan pengawas. Artinya, kekuasaan OJK itu mengikuti aturan dan UU yang ada," kata Franciscus dalam rapat dengar pendapat umum Komisi XI DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/5).

Rapat tersebut bertujuan meminta masukan dari pelaku industri di sektor pasar modal mengenai calon-calon Dewan Komisioner OJK.

Komisi XI DPR berencana melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon-calon pemimpin OJK pada 5-8 Juni 2017 untuk memilih tujuh anggota Dewan Komisioner OJK.

Franciscus juga berharap para pemimpin baru OJK mampu dekat dengan pasar industri agar mampu mendorong pertumbuhan emiten.

"OJK perlu mengondusifkan pasar modal dan memudahkan pasar modal menarik investor dan para emiten baru," kata Franciscus.

Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Susi Meilina menyoroti kurangnya sensitivitas regulator yang ada saat ini sehingga banyak regulasi yang dihasilkan cenderung memberatkan pasar modal.

Misalnya, pungutan OJK yang diambil dari penerimaan, bukan dari laba.

"Jadi kelihatannya tidak peduli untung atau rugi, penerimaan itu sudah dipotong pungutan OJK. Padahal kami kan juga harus membayar kepada BEI," ujar Susi. (Ant/Fat/E-1)