Presiden Menilai masih Ada Ganjalan Masuknya Investasi ke Indonesia

PRESIDEN Joko Widodo menilai masih ada ganjalan untuk masuknya investasi ke Indonesia. Ganjalan tersebut terjadi karena masih berbelitnya proses perizinan berinvestasi.

"Ada ganjalan-ganjalan untuk masuknya arus uang, masuknya arus modal, masuknya arus investasi ke negara kita, yang mungkin masih perlu kita perbaiki lagi yaitu, di bidang penyederhanaan perizinan," ujar Presiden dalam pengantar sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5).

Ia pun meminta Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk betul-betul dilihat lebih detail dan rinci agar perizinan yang menghambat investasi bisa disederhanakan. Sehingga, arus masuk investasi yang ada betul-betul tidak terganggu karena kerumitan di bidang perizinan.

Ia juga ingin kementerian dan lembaga bisa mencegah keluarnya peraturan menteri yang baru. Jika memang terpaksa, kata dia, itu bisa bicarakan terlebih dulu dalam rapat terbatas.

"Karena saya melihat masih banyak kementerian yang mengeluarkan Permen (Peraturan Menteri) baru, yang ini tentu saja akan diikuti oleh di bawahnya, mengeluarkan peraturan sehingga memperumit kita sendiri," kata dia.

Kemudian yang berkaitan dengan larangan terbatas, lanjut dia, terutama di Kementerian Perdagangan, harus dilihat lagi apakah masih diperlukan atau tidak.

"Pada langsung kita masuk, langsung pergantian dari kuota, langsung masuk ke tarif, ini akan memudahkan controlling-nya dan tentu saja akan lebih menaikkan sisi penerimaan negara," tambah dia.

Selain itu, ia menilai stabilitas keamanan juga dapat menggangu masuknya investasi. Karena itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto diperintahkan untuk menyakinkan investor agar bersedia menanamkan sahamnya di Tanah Air.

Menurut dia, menyakinkan investor tidak sulit. Investor, kata dia, cukup diterangkan secara sederhana bahwa setiap tahun Indonesia mempunyai perhelatan pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur yang memang sedikit membuat kondisi politik Tanah Air menghangat.

"Penjelasan itu penting sekali, karena publik dan terutama internasional melihat hal ini sebagai sebuah tanda tanya, yang menurut saya kalau diberikan penjelasan mereka juga akan bisa menerima," pungkas dia. (MTVN/OL-2)