Holding BUMN Konstruksi dan Perumahan Siap Diluncurkan

KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah merampungkan pembentukan induk (holding) BUMN di enam sektor, di antaranya ialah holding BUMN konstruksi dan holding BUMN perumahan, yang dinilai sudah siap untuk diluncurkan. Kedua holding tersebut saat ini hanya tinggal menunggu kesiapan payung hukumnya saja.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Pontas Tambunan di acara konferensi pers, di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (29/5).

Lebih lanjut, Pontas mengungkapkan, pembahasan peraturan menteri sebagai payung hukum pembentukan holding BUMN konstruksi dan perumahan masih menunggu giliran dari holding BUMN lain yang lebih siap. Sebab, ada dua holding BUMN yang dinilai lebih siap untuk ditetapkan melalui payung hukum, yakni holding BUMN tambang dan holding BUMN migas.

"Jadi (holding BUMN) yang konstruksi dan perumahan ikut urutan saja deh. Kalau Bu Menteri (Rini Soemarno) sih maunya semua diluncurkan sekarang," ujar Pontas.

Pontas menyebutkan, saat ini persiapan pembentukan holding BUMN konstruksi dan holding BUMN perumahan terbagi ke dalam dua bagian, yaitu persiapan holding di masing-masing perusahaan dan proses hukum pembentukan holding.

Selain itu, tambah Pontas, persiapan pembentukan holding di masing-masing BUMN sudah dilakukan dengan melakukan sosialisasi, penyatuan sistem, dan kesiapan organisasi dalam hal ini perusahaan. Sementara yang saat ini sedang dikerjakan adalah proses legalisasi dalam pembentukan holding BUMN konstruksi dan holding BUMN perumahan.

"Saat ini yang sedang dikerjakan proses hukumnya tentu kami ikuti rencana Kementerian BUMN," ujar Pontas.

Ia pun menjelaskan, dalam holding BUMN konstruksi nantinya PT Hutama Karya (Persero) akan menjadi induk dari holding BUMN konstruksi. Pemilihan tersebut disebabkan seluruh sahamnya masih dimiliki pemerintah.

Sementara anggota holding BUMN kontruksi antara lain PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Indra Karya (Persero), dan PT Yodya Karya (Persero).

Adapun pembentukan holding BUMN perumahan nantinya dipimpin oleh Perum Perumnas dengan anggota PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero) dan PT Indah Karya (Persero).

Pembentukan kedua holding BUMN didasarkan atas empat prinsip, yang utamanya yakni percepatan dan efisiensi. Dengan adanya holding BUMN itu, kata Pontas, pemerintah berharap hal itu tidak hanya memperkuat finansial perusahaan tetapi juga mempercepat pembangunan infrastruktur yang saat ini digalakkan pemerintah.

Meski begitu, rencana pembentukan holding BUMN di bawah Kedeputian Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN masih menyisakan satu sektor, yakni holding BUMN Maritim yang notabene belum membuahkan hasil. Pembentukan holding maritim akan terdiri dari tiga sektor industri, mulai dari pelabuhan, perkapalan, dan kawasan industri.

"Proses holding maritim masih memerlukan penyelesaian beberapa kajian untuk bisa diluncurkan," tandas Pontas. (OL-6)