Menteri Keuangan Pastikan Skema Pembayaran LRT Bertahap

SEJUMLAH bangunan infrastruktur di Palembang, Sumatra Selatan diyakini dapat selesai tepat waktu. Seperti proyek pembangunan ruas tol Palembang-Indralaya, ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung, light rail transit (LRT) dan sebagainya.

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan infrastruktur itu, tiga orang menteri langsung meninjau ke Palembang secara bersama-sama, Rabu (24/5). Ketiga menteri tersebut ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Hal yang paling menyedot perhatian Menteri Keuangan yakni pembangunan LRT Sumsel yang sudah berjalan hingga 42% secara keseluruhan. Bangunan yang memakan anggaran cukup besar yakni Rp10,9 triliun itu butuh pengawasan ekstra karena anggaran yang dipakai berasal dari uang rakyat.

"Saya senang bisa datang ke lokasi proyek-proyek. Dalam APBN pengeluaran, pembiayaan infrastruktur cukup besar, sekitar Rp300 triliun. Tentu tujuannya untuk perekonomian Indonesia bisa lebih maju. Anggaran ini bisa untuk membiayai infrastruktur yang sudah di proyeksi," kata Sri Mulyani.

Untuk progres LRT sepanjang 23 kilometer itu, diakui Sri Mulyani, menggunakan anggaran sebesar Rp10,9 triliun khusus kontruksi bangunan. Anggaran tersebut lebih kecil ketimbang anggaran sebelumnya yang ditetapkan yakni Rp12,5 triliun.

Hal itu membuat Kementerian Keuangan mengapresiasi Kementerian Perhubungan karena telah melakukan review pengurangan anggaran atau efisiensi namun pembangunan tetap berjalan baik.

"Pembangunan LRT ini merupakan proyek yang pengerjaannya dengan multiyears. Adanya review anggaran ini sangat membantu keuangan negara. Ini juga yang membuat kita bersemangat," kata Sri.

Ia menyebutkan, Indonesia sangat bersyukur karena bisa membuat proyek dengan biaya yang efisien dan membuka lowongan kerja bagi masyarakat Indonesia sendiri. Bahkan, dalam pengerjaan LRT ini menyerap 4.000 orang tenaga kerja dari Indonesia.

"Mengenai proyek ini, dalam sisi keuangan negara bisa membiayai multiyears. Untuk menyelesaikan proyeknya lebih cepat maka Waskita Karya (kontraktor pengerjaan LRT Sumsel) harus meminjam uangnya ke depan. Peminjanannya ini dua tahun lebih cepat," kata dia.

Karena itu untuk mekanisme anggaran, Kemenkeu telah mengeluarkan Rp350 miliar pada 2016, lalu Rp1,2 triliun pada tahun ini dan Rp4 triliun di 2017, sisanya akan dibayar bertahap hingga 2020 mendatang.

"Total Rp10,9 triliun anggaran untuk proyek ini akan dibayarkan sebagian besar di 2018 dan 2019. Terakhir penyelesaiannya di 2020. Karena ini pinjaman, kami akan hitung bunganya nanti," terang dia.

Ditegaskan Sri, meski proyek LRT ini selesai April 2018 namun untuk pembayarannya bisa dilunasi secara bertahap hingga 2020.

"LRT tidak harus menunggu ketersediaan anggaran dulu. Tapi pembayaran pinjamannya akan dibayar bertahap," beber dia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerangkan, memang pada anggaran sebelumya sudah ditetapkan Rp12,5 triliun namun setelah dilakukan perhitungan dengan berbagai kebijakan, kebutuhan anggaran pun diputuskan Rp10,9 triliun.

"Kami ingin tunjukkan ke Menteri Keuangan, bahwa meski dilakukan efisiensi namun proyek bisa tetap lancar dibangun," ungkapnya.

Hebatnya, kata dia, pengerjaan proyek ini adalah pekerjaan di luar Pulau Jawa dan dikerjakan oleh kontraktor BUMN sendiri.

Anggaran untuk LRT sebesar Rp10,9 triliun itu, diakui Budi, merupakan anggaran yang dikhususkan kontruksi saja, tidak termasuk rolling stock dan kereta. Budi menerangkan, anggaran tersebut sangat besar karena itu pihaknya meminta Kemenkeu untuk meninjau langsung pembangunan tersebut.

Selain itu besar harapannya agar Kemenkeu langsung melihat apakah dana tersebut dibelanjakan dengan baik atau tidak mengingat dana tersebut uang rakyat.

"Hasilnya memang dana tersebut teraplikasi dengan baik," tandasnya. (OL-6)