DPD Sayangkan Pukat Bicara tanpa Data

PERNYATAAN peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Oce Madril yang menyebut adanya potensi kerugian negara Rp600 miliar akibat kepemimpinan tidak sah di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) disesalkan pihak DPD.

Sekretaris Jenderal DPD Sudarsono Hardjosoekarto mempertanyakan dasar pernyataan tersebut.

"Saya menyayangkan teman-teman Pukat hanya bicara dari balik meja di kampus. Bicara keras tanpa data dan informasi yang akurat dan kredibel. Kami kesekjenan DPD dan kesekjenan MPR sudah duduk bersama untuk memetakan mana yang jadi bagian pengeluaran DPD dan mana pengeluaran MPR. Jadi tidak ada duplikasi," ungkapnya, Senin (22/5).

Sudarsono memaparkan pihaknya juga sudah duduk bersama dengan Kementerian Keuangan dan BPK untuk memetakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebab, sambung dia, semua pengeluaran APBN harus seizin Kemenkeu dan selanjutnya diperiksa BPK.

Jadi, menurutnya, dalam konteks pengelolaan dan penggunaan APBN untuk Ketua DPD yang sekaligus Wakil Ketua MPR, tidak perlu dikhawatirkan.

"Saya mengimbau Pukat menyampaikan pendapatnya dengan data. Jangan meracuni masyarakat dengan informasi yang keliru atau justru dibuat keliru," pungkasnya. (X-12)